Langkah Presiden Prabowo Subianto yang membentuk sejumlah institusi baru mendapat sorotan tajam dari kalangan akademisi.

Kebijakan tersebut dinilai tidak tepat karena Indonesia telah memiliki banyak fasilitas serupa di berbagai daerah.

Guru Besar Universitas Airlangga, Henri Subiakto, mengungkapkan kritikan pedas melalui akun media sosial pribadinya.

Ia menyebutkan bahwa pemerintah membuat universitas, koperasi desa, hingga sekolah dasar baru.

Padahal, ribuan institusi serupa sudah berdiri dan beroperasi di seluruh wilayah Indonesia sejak lama.

Menurut Henri, tindakan ini memunculkan kesan seolah pemerintah sedang membangun negara di dalam negara.

Pakar hukum siber tersebut juga menilai keputusan itu berpotensi melanggar regulasi yang berlaku.

Di sisi lain, ia menyoroti belum adanya pergantian pada posisi penting seperti Kapolri, Panglima TNI, dan Jaksa Agung.

Publik sebelumnya banyak menyuarakan perlunya pembaruan di sektor-sektor strategis tersebut.

Henri mempertanyakan apakah keinginan melakukan perubahan justru dialihkan pada hal-hal baru yang dinilai belum mendesak.