Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan Peraturan OJK Nomor 7 Tahun 2026 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perekonomian Rakyat (POJK Nomor 7 Tahun 2026).

Regulasi ini bertujuan mendorong industri BPR agar mampu meningkatkan daya saing melalui penguatan permodalan.

Dengan modal yang kuat, BPR diharapkan dapat mencapai skala ekonomi (economic of scale) dalam menghadapi tantangan dan persaingan yang semakin ketat.

POJK Nomor 7 Tahun 2026 mengatur kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bagi seluruh BPR di Indonesia.

Ketentuan ini menjadi bagian dari upaya OJK untuk memperkuat fundamental industri BPR agar lebih sehat dan kompetitif.

Langkah ini juga sejalan dengan program konsolidasi dan penguatan sektor perbankan nasional.

Dengan adanya aturan baru ini, BPR dituntut untuk segera menyesuaikan struktur permodalannya sesuai ketentuan yang berlaku.

OJK berharap kebijakan ini dapat mendorong BPR untuk lebih efisien dan inovatif dalam menjalankan usahanya.

Penerapan POJK Nomor 7 Tahun 2026 diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPR sebagai lembaga keuangan mikro.

Regulasi ini merupakan salah satu langkah strategis OJK dalam menciptakan industri BPR yang tangguh dan berdaya saing tinggi.