KPK Jelaskan Penyitaan Aset Japto Ketum PP Diduga Hasil Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno menguasai sejumlah aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.
Kasus ini menyeret mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan tiga korporasi.
Dugaan tersebut telah didalami penyidik melalui pemeriksaan pada Selasa (30/6). Japto diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini.
KPK telah menyita aset-aset yang dikuasai Japto. Langkah ini juga sebagai upaya pemulihan aset (asset recovery) tahap awal untuk negara.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan ada dugaan aset dalam penguasaan Japto terkait penerimaan gratifikasi oleh para tersangka.
"Penyitaan terhadap aset-aset tersebut kita maknai tidak hanya untuk proses pembuktian, tapi juga untuk asset recovery di tahap awal," ujarnya, Rabu (1/7).
Aset yang disita meliputi uang rupiah dan asing senilai total Rp56 miliar, 11 mobil, serta dokumen dan Barang Bukti Elektronik (BBE).
Mobil yang disita antara lain Jeep Gladiator Rubicon, Landrover Defender, Toyota Land Cruiser, Mercedes Benz, Toyota Hilux, Mitsubishi Coldis, dan Suzuki.
Menurut Budi, aset-aset itu diduga berkaitan dengan proses bisnis tata kelola batu bara di Kutai Kartanegara.
Sebelumnya, KPK menyebut Japto menerima uang 'pengamanan' dari hasil pertambangan PT Alamjaya Barapratama (ABP).
Budi menjelaskan bahwa pengelolaan batu bara meliputi proses produksi, pengemasan, pengangkutan, hingga jasa pengamanan. Semua itu didalami oleh penyidik.
Saat dikonfirmasi, Japto menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik KPK dan tim pengacaranya. Pengacara Japto, Achmad Cholidin, membenarkan pemeriksaan kliennya dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan Rita Widyasari.
Dalam kasus ini, KPK menetapkan tiga perusahaan batu bara sebagai tersangka, termasuk PT ABP yang bekerja sama dengan PT Pratama Andasan Persada (PAP).
Japto menjabat sebagai Komisaris Utama PT PAP.
Cholidin menegaskan hubungan kliennya dengan PT ABP adalah perjanjian kerja sama resmi di bidang pengamanan, konflik sosial, dan hubungan kemasyarakatan.
Ia mengatakan Japto tidak mengetahui aset yang disita berkaitan dengan kasus korupsi.
Tiga perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Februari lalu adalah PT Sinar Kumala Naga, PT ABP, dan PT Bara Kumala Sakti.
Ketiganya diduga menjadi alat penerimaan gratifikasi Rita.
Update Terbaru
Respons DPR dan KPU soal Petisi Verifikasi Ijazah Anggota Dewan
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Peran Vital Haaland Bawa Norwegia Tembus Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Nelayan Kepulauan Sangihe Ditemukan Selamat di Perairan Buol
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Karier dan Asmara Libra Serta Scorpio dalam Zodiak 18 November
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Baca Komik Lookism Chapter 634 Bahasa Indonesia, Jadwal Rilis dan Bocoran Kim Gap-ryong [25]
Rabu / 18-11-2026, 08:30 WIB
Kasus Bupati Kupang, Menteri HAM Jadwalkan Temui Keluarga Korban
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Penyelamatan Badak Jawa, Pemerintah Siapkan Lokasi Konservasi Alternatif
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Marak Gangguan Siber Melanda, Jaringan Rahasia NSA Ikut Mengalami Penurunan Sistem
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Bahaya Nokturia: Saat Sering Kencing Malam Mengancam Kesehatan
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Optimalisasi Coretax Jadi Andalan DJP Genjot Sisa Pajak 2026
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Sidang banding diurus Polri usai dua jenderal ajukan perlawanan
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Piala Asia U-17 2027: 12 Negara Pastikan Tempat Termasuk Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
The Rules Episode 6 Sub Indo Bukan LK21 tapi di VIU: Transisi ke Shift Malam Bukan Sekadar Perubahan Jadwal Kerja
Rabu / 18-11-2026, 08:17 WIB






