Jaksa Agung Louisiana Liz Murrill Didakwa 16 Tuduhan Pidana
Jaksa Agung Louisiana Liz Murrill secara resmi didakwa oleh dewan juri New Orleans atas 16 tuduhan pidana.
Dakwaan ini terkait dugaan upayanya mengintimidasi pejabat setempat yang menentang undang-undang perombakan peradilan.
Menurut laporan The Guardian, Murrill yang merupakan anggota Partai Republik didakwa karena diduga mengancam delapan pejabat New Orleans, termasuk Wali Kota Helena Moreno dan Jaksa Wilayah Jason Williams.
Ancaman tersebut berupa peringatan bahwa mereka bisa dicopot dari jabatannya.
Peringatan itu terkait dengan penolakan publik para pejabat terhadap undang-undang yang menghapus posisi panitera pengadilan pidana Orleans Parish.
Perubahan struktural ini terjadi tak lama setelah Calvin Duncan, yang menghabiskan puluhan tahun di penjara akibat vonis salah, memenangkan posisi tersebut dengan 68% suara.
Gubernur Landry Bela Murrill
Gubernur Partai Republik Jeff Landry mendorong para legislator untuk menyetujui undang-undang tersebut hanya beberapa hari sebelum Duncan dijadwalkan menjabat.
Para pendukung melihat penghapusan jabatan itu sebagai upaya konservatif untuk mengesampingkan suara demokratis di wilayah yang mayoritas penduduknya berkulit hitam.
Gubernur Landry dengan tegas membela jaksa agung setelah pengumuman dakwaan.
Ia secara terbuka mengecam kondisi sistem peradilan pidana New Orleans saat ini, menyebutnya sebagai "sirkus yang paling parah".
Landry berkomitmen untuk menyelesaikan situasi ini dengan cepat dengan berjanji akan memberikan pengampunan atas 16 tuduhan pidana yang dihadapi Murrill "secepat yang diizinkan hukum".
Asosiasi Jaksa Agung Partai Republik juga mengeluarkan pernyataan yang mengutuk dakwaan dewan juri tersebut. Organisasi politik nasional itu menyebut dakwaan itu "sama keterlaluannya dengan berbahaya".
Mereka menyatakan bahwa Murrill hanya menjalankan tugas resminya dengan mengomunikasikan parameter kebijakan negara bagian yang baru, yaitu "mengeluarkan opini hukum dan memperingatkan pejabat publik tentang undang-undang tersebut".
Sebaliknya, para kritikus jaksa agung berpendapat bahwa peringatan resminya adalah upaya terencana untuk memaksakan kepatuhan terhadap restrukturisasi pengadilan lokal yang diamanatkan negara bagian.
Update Terbaru
Jadwal MotoGP Portugal 2026 Diubah, Marc Marquez di Ambang Juara
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Mikroba Beku 40.000 Tahun di Alaska Dicairkan, Enam Bulan Kemudian Membentuk Koloni Berlendir
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Hubungan Militer Indonesia dan AS Disorot Trump dalam KTT
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Pilrek UPNVJ Terhenti Usai Pengaduan Pascawawancara Kandidat
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Wayne Rooney Akui Pernah Berpikir Bunuh Diri di Puncak Karier Manchester United
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
WUP Ujung Kulon Ditetapkan, Aktivitas Tambang Menunggu Izin
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
IHSG Melemah 0,3 Persen ke Level 5.304,76 di Tengah Tren Sideways
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Koreksi Tajam Mengintai Harga Emas Menuju Level US$3.400
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Pramono Anung Pastikan Hutan Kota UI Tidak Berubah Fungsi Jadi Sekolah
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Dewan Direksi Nvidia Tutup Peluang Jensen Huang Pimpin Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 06:49 WIB
Dilema Suku Bunga BI Hadapi Tekanan Rupiah dan Proyeksi Berbeda Ekonom
Rabu / 18-11-2026, 06:49 WIB
Pilih Mana? Ini Perbedaan Bedak Marcks Active vs Classic Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB






