Pengacara Buka Suara soal Ketum PP Japto Diperiksa KPK
Pengacara Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno, Achmad Cholidin, angkat bicara terkait pemeriksaan kliennya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pemeriksaan itu berkaitan dengan kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.
Cholidin menjelaskan bahwa PT Alamjaya Barapratama (ABP) memiliki perjanjian kerja sama dengan PT Pratama Andasan Persada (PAP).
Japto sendiri menjabat sebagai Komisaris Utama di PT PAP.
"Hubungan dengan pak Japto, PT ABP mempunyai perjanjian kerja sama di bidang pengamanan, konflik sosial, hubungan kemasyarakatan dengan PT PAP di mana pak Japto di PT PAP sebagai komisaris utama," ujar Cholidin melalui pesan tertulis, Rabu (1/7).
Dalam pemeriksaan pada Selasa (30/6), penyidik KPK mengonfirmasi asal-usul aset yang diduga berasal dari hasil korupsi.
"Hal yang ditanyakan ke pak Japto terkait dengan pendalaman keterangan asal muasal mobil dan uang yang telah disita KPK," kata Cholidin.
Ia menegaskan bahwa Japto tidak mengetahui aset-aset yang disita tersebut terkait dengan kasus dugaan korupsi.
"Tidak tahu karena yang menangani kontrak adalah direktur PT PAP dengan direktur PT ABP, dan PT PAP dalam menjalankan pekerjaan secara profesional," ujarnya.
KPK Duga Japto Kuasai Aset Hasil Korupsi
Sebelumnya, KPK menduga Japto menguasai sejumlah aset yang diduga hasil tindak pidana korupsi terkait Rita Widyasari dan tiga korporasi.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, "Ada dugaan demikian bahwa aset-aset dalam penguasaan JPT [Japto] yang kemudian dilakukan penyitaan terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi oleh para tersangka."
Aset yang disita meliputi uang rupiah dan asing senilai Rp56 miliar, 11 mobil, serta dokumen dan barang bukti elektronik.
Mobil yang disita antara lain Jeep Gladiator Rubicon, Landrover Defender, Toyota Land Cruiser, Mercedes Benz, Toyota Hilux, Mitsubishi Coldis, dan Suzuki.
"Aset-aset itu diduga berkaitan dengan proses bisnis dalam tata kelola batu bara di Kutai Kartanegara," ucap Budi.
KPK telah menetapkan tiga perusahaan batu bara di Kutai Kartanegara sebagai tersangka, yaitu PT Sinar Kumala Naga, PT Alamjaya Barapratama, dan PT Bara Kumala Sakti.
Ketiga perusahaan itu diduga menjadi alat penerimaan gratifikasi bagi Rita Widyasari.
Update Terbaru
6 Gestur Tersembunyi Google Maps di Android untuk Zoom, Miringkan Peta, dan Pin Lokasi
Rabu / 18-11-2026, 04:07 WIB
Jual Pabrik ke Roshel, Stellantis Dituntut Kembalikan Dana Publik oleh Kanada
Rabu / 18-11-2026, 04:07 WIB
Hindari Kelebihan Pasokan, Dapur MBG Diminta Tampung Hasil Lele Lokal
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Nirwana Villas Malioboro Dibangun Bakrieland Lewat Sindikasi BPR
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
AS Incar Pasokan Magnet Tanah Jarang dari Negara Anggota ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Target Pajak 2026: Pemerintah Diminta Jaga Likuiditas Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Peluang Tingkatkan Kompetensi Pajak Melalui Program ProSmartClass B.24
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Neraca Pangan Nasional 2026 Pastikan Ketersediaan Bahan Pokok Aman
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Smartwatch Xiaomi Watch S5 41mm Meluncur Global Layar 3000 Nits
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Timnas U-17 Kunci Tiket Piala Asia 2027 Usai Gilas Afghanistan
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kesiapan Porprov Jabar 2026 di Bekasi Tuai Pujian dari Marciano
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kasus Pemerasan Imigrasi, Saksi Akui Rutin Berikan Uang Pelicin
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Alasan Pemecatan Xabi Alonso Menurut Pengakuan Gelar Lucas Vazquez
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Mengenal Perbedaan UMP, UMK, UMSP, dan UMSK dalam Aturan Upah Minimum
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB






