Wisconsin Berlakukan Larangan Ponsel di Kelas dan Bebas Pajak Menara Telekomunikasi
Dua undang-undang baru di Wisconsin mulai berlaku pada 1 Juli 2026.
Aturan ini mewajibkan sekolah umum di seluruh negara bagian untuk menerapkan kebijakan pembatasan penggunaan ponsel siswa selama jam pelajaran.
Selain itu, undang-undang kedua memberikan pembebasan pajak properti untuk menara penyiaran telekomunikasi. Langkah ini diambil untuk mengurangi beban keuangan operator telekomunikasi.
Latar Belakang Kebijakan Ponsel di Sekolah
Wisconsin bergabung dengan lebih dari 30 negara bagian lain yang menerapkan pembatasan serupa. Beberapa distrik seperti Superior sudah memiliki aturan sebelumnya.
Distrik Sekolah Metropolitan Madison baru-baru ini menyetujui kebijakan komprehensif yang melarang penggunaan ponsel siswa sepanjang hari sekolah.
Larangan ini mencakup waktu antar jam pelajaran setelah perdebatan mengenai definisi waktu instruksional.
Pimpinan distrik memesan laporan kebijakan publik setebal 70 halaman dari mahasiswa pascasarjana Universitas Wisconsin-Madison.
Para peneliti mensurvei guru dan siswa sebelum merekomendasikan larangan total untuk sekolah dasar dan menengah pertama, serta pembatasan waktu instruksional untuk siswa sekolah menengah atas.
Para advokat orang tua dan pendidik mendorong aturan yang lebih ketat meskipun ada kekhawatiran dewan mengenai penegakan dan komunikasi dengan orang tua.
Amy Martino, yang membantu membentuk kelompok Parent Check on Tech, mengatakan bahwa tugas utama siswa adalah belajar dan sekolah harus mendidik anak, sehingga membatasi gangguan akan mendukung tujuan tersebut.
Rekan pendiri Jacqui Shore, seorang guru di Distrik Sekolah Oregon di mana ponsel harus dimatikan selama jam pelajaran, mendukung pembatasan berdasarkan tantangan di kelas.
Ia menekankan bahwa guru melihat sedikit manfaat dari ponsel dan harus menghadapi konsekuensi besar dari keberadaan ponsel.
Pembebasan Pajak Menara Telekomunikasi
Undang-undang kedua memberikan pembebasan pajak properti untuk menara penyiaran telekomunikasi. Operator nirkabel juga dijadwalkan menerima pembebasan serupa pada tahun 2027.
Penyedia industri menyatakan bahwa penyesuaian pajak ini menyelesaikan kebingungan operasional setelah pencabutan pajak properti pribadi negara bagian pada tahun 2024.
Langkah ini juga mengurangi beban keuangan mereka secara keseluruhan.
Update Terbaru
Harga dan Spesifikasi Infinix Smart 20 vs Smart 20e, Pilih RAM 6GB atau Baterai Lebih Besar?
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
Anne Hathaway Dikaruniai Anak Ketiga Bersama Adam Shulman
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
HYBE Jalin Kerja Sama Strategis dengan Creative Artists Agency untuk Perluas Jangkauan Global
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
ENHYPEN Rilis Single Baru I Want You Bawa Sisi Romantis Berbeda
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
P1Harmony Raih Posisi 4 di Billboard 200 Lewat Album BLOW UP
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Kadin dan Apindo Beri Syarat Terkait Kebijakan Dana Cadangan Pesangon
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Dino Patti Djalal Bahas Isu Global hingga Kebijakan Trump di CNN
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Borneo FC vs Manila Digger: Jam Tayang dan Info Siaran Langsung
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Bali Masuk Daftar Hitam Fodor's Travel Akibat Overtourism 2027
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Skin Barrier Rusak Bisa Dipulihkan Pakai 5 Bahan Skincare Ini
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Panduan Cek NIK KTP Penyaluran Bantuan Beras Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Panduan berobat pakai BPJS Kesehatan di luar kota bagi pemudik
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Jadwal Nonton Film Bioskop Trans TV Hari Ini, 18 November 2026: Ada Film Aksi Black and Blue
Rabu / 18-11-2026, 09:40 WIB
Desakan Sanksi Hukum dari Mahfud MD Terkait Polemik Ijazah Gibran
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB






