Pemerintah terus memperkuat langkah pengurangan risiko banjir dan tanah longsor di kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung.

Upaya ini dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif.

Implementasi Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kepmenko PMK) Nomor 20 Tahun 2026 menjadi pedoman koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan kawasan hulu.

Pelaksana Harian (Plh. ) Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK menyatakan bahwa keputusan tersebut menjadi acuan utama.

Penataan hulu DAS Ciliwung memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.

Dengan adanya Kepmenko PMK Nomor 20 Tahun 2026, diharapkan koordinasi antarinstansi semakin efektif.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya jangka panjang dalam mitigasi bencana di wilayah Jakarta dan sekitarnya.