Pemerintah Perlu Kaji Kenaikan PTKP untuk Lindungi Daya Beli Kelas Menengah
Pemerintah dinilai perlu segera mengkaji kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk melindungi daya beli masyarakat, terutama kelompok kelas menengah rentan.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyatakan besaran PTKP saat ini sebesar Rp 54 juta per tahun atau Rp 4,5 juta per bulan sudah tidak relevan dengan kondisi ekonomi.
Bhima mengusulkan PTKP dinaikkan menjadi Rp 120 juta hingga Rp 144 juta per tahun atau setara Rp 10 juta hingga Rp 12 juta per bulan.
Menurutnya, kenaikan PTKP bisa menjadi stimulus fiskal efektif di tengah meningkatnya biaya hidup.
Dengan batas penghasilan bebas pajak yang lebih tinggi, masyarakat memiliki ruang lebih besar untuk membelanjakan pendapatan bagi kebutuhan sehari-hari.
"Penghasilan tidak kena pajaknya bisa melindungi disposable income, dan ada sisi permintaan yang bisa meningkat.
Uang yang seharusnya untuk pajak bisa dibelanjakan untuk kebutuhan pokok, terutama di tengah kenaikan harga BBM," ujar Bhima, Jumat (12/6/2026).
Ia menyoroti kenaikan harga BBM sekitar 32% dan tingginya suku bunga yang menambah beban cicilan rumah dan kendaraan.
"Sudah saatnya salah satu bentuk stimulus adalah perubahan PTKP," imbuhnya.
Kajian Mendalam oleh DJP
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan wacana kenaikan PTKP masih dalam tahap kajian mendalam.
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengatakan pemerintah masih mengacu pada PMK Nomor 101/PMK. 010/2016 yang menjadi dasar PTKP sejak 2016.
Pemerintah perlu menghitung dampak kenaikan PTKP terhadap penerimaan negara dan basis perpajakan. Selain itu, dipertimbangkan apakah kebijakan tersebut bersifat progresif atau lebih banyak dinikmati kelompok menengah atas.
"Ketika dinaikkan PTKP, biasanya justru akan dinikmati pengurang pajaknya lebih besar oleh lapisan menengah atas," kata Bhima dalam Konferensi Pers APBN, Selasa (5/5/2026).
PTKP terakhir kali dinaikkan pada 2016 menjadi Rp 54 juta per tahun untuk wajib pajak orang pribadi.
Sejak itu, besaran PTKP belum berubah meskipun inflasi dan biaya hidup terus meningkat.
Update Terbaru
Raymond/Joaquin Alami Tren Negatif, Telan Empat Kekalahan Dini
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Kenali Gejala Dini Kanker Kulit Langka dari Benjolan dan Memar
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Aturan Lengkap Masuk Konser Guns N' Roses di Stadion Madya GBK
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Sudah Direm Tangan, Mobil Innova Ini Berjalan Sendiri Tanpa Sopir
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Ketegangan Meningkat Saat Iran Serang Radar Militer AS di Bahrain dan Fasilitas Kuwait
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Fakta Daging Kucing Masih Dikonsumsi di 4 Negara Ini
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Aksi Jual Asing Tekan Saham BBCA hingga Koreksi 1,79 Persen
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Daftar Pajak Terbaru Pembelian dan Buyback Emas Batangan Antam
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Seiring Koreksi Pasar Global
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Tanggapan Jensen Huang Terkait Kemungkinan Pimpin Kembali Nvidia
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Peran Strategis QRIS dan DEFA Perkuat Posisi Indonesia di ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Pendapatan Turun, BEI Minta Klarifikasi Kinerja MSKY
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Harga Emas Hari Ini, 18 November 2026: Antam Turun Rp1.000 per Gram, Buyback Ikut Melemah Rp6.000
Rabu / 18-11-2026, 09:01 WIB






