Pemerintah Thailand mengumumkan kesiapan mereka pada Jumat, 5 Juni 2026, untuk terlibat dalam proses arbitrase Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diinisiasi oleh Kamboja.

Langkah ini bertujuan menyelesaikan perselisihan batas maritim kedua negara yang telah berlangsung lebih dari 25 tahun.

>>> FIM Diskualifikasi Adrián Fernández dari Enam Balapan Moto3 Akibat Manipulasi Motor

Kamboja mengambil langkah hukum melalui mekanisme konsiliasi wajib di bawah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS).

Keputusan ini diambil setelah Bangkok membatalkan kesepakatan kerangka kerja tahun 2001 secara sepihak.

Kawasan laut seluas 26.000 kilometer persegi di Teluk Thailand tersebut menjadi rebutan karena menyimpan potensi gas alam sebesar 12 triliun kaki kubik dan minyak bernilai 300 miliar dolar AS.

Sikap Thailand dan Kamboja

Menteri Luar Negeri Thailand, Sihasak Phuangketkeow, menyatakan kekecewaannya karena Kamboja turut membawa isu pembagian sumber daya ke dalam meja perundingan.

Meski demikian, Bangkok tetap mengirimkan dua perwakilan ke sidang PBB tersebut.

"I told my Cambodian colleagues, ‘Why don’t we give talks a chance? Six months or something,’" ujar Sihasak.

Ia menilai pembicaraan bilateral seharusnya masih bisa diupayakan sebelum melangkah ke ranah hukum internasional yang lebih formal.

>>> Bert Verbruggen Tegaskan Belanda Siap Beri Kejutan di Piala Dunia 2026

Di sisi lain, pengacara asal Kamboja, Samantha Yem, memberikan apresiasi besar terhadap keputusan Pemerintah Kerajaan Kamboja. Ia menilai langkah ini memperkuat supremasi hukum dan diplomasi berbasis aturan internasional.

"Choosing a legal pathway during a period of disagreement reflects confidence, discipline and respect for international norms," kata Yem.

Menurutnya, langkah ini menjadi preseden penting bagi negara-negara Asia Tenggara dalam mengelola konflik kedaulatan tanpa mengorbankan stabilitas kawasan.