MUI Sebut Kurban 1.098 Sapi dari APBN yang Disalurkan Presiden Prabowo Tetap Sah
MUI Sebut Kurban 1.098 Sapi dari APBN yang Disalurkan Presiden Prabowo Tetap Sah
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan penyaluran 1.098 sapi kurban oleh Presiden Prabowo Subianto pada Idul Adha 2026 tetap sah secara syariat, meski pengadaannya menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ribuan sapi tersebut dibeli untuk didistribusikan sebagai hewan kurban ke berbagai daerah pada momentum Hari Raya Idul Adha tahun ini.
Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh menjelaskan penggunaan APBN untuk pengadaan hewan kurban tidak bertentangan dengan hukum Islam.
Menurut dia, praktik tersebut memiliki dasar dalam kajian fiqih dan pernah dicontohkan dalam tradisi kepemimpinan Islam.
Ia menerangkan APBN dalam sistem pemerintahan modern dapat diposisikan sebagai Baitul Mal atau kas negara yang dipakai untuk kepentingan masyarakat.
“Dalam konteks bernegara saat ini, APBN bertindak sebagai Baitul Mal modern. Sehingga kurban dari negara ini ditujukan murni untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat luas. Secara syar'i tidak ada soal,” ujar Prof Niam dalam keterangannya.
Ia juga menyebut praktik tersebut merujuk pada hadis riwayat Imam Bukhari mengenai anjuran bagi pemimpin atau imam untuk membeli hewan kurban melalui kas negara.
Di tengah penjelasan MUI itu, perbincangan di media sosial masih ramai terkait penggunaan dana negara untuk kurban atas nama Presiden Prabowo.
Salah satu unggahan datang dari akun media sosial @p3gel pada 27 Mei 2026 yang menyinggung istilah “sapi Banpres” untuk program tersebut.
Unggahan itu kemudian memicu beragam tanggapan dari pengguna lain. Sebagian mempertanyakan posisi MUI dalam menyikapi kebijakan pemerintah, sementara lainnya menyoroti penggunaan nama Presiden dalam penyaluran hewan kurban.
Akun @kebolehjadian menulis, “Ulama yang dekat dengan kekuasaan tak lebih adalah pencuri.”
Sementara akun @nasiyu761 berkomentar, “MUI stempel pemerintah, siapa lagi yang bisa kritik pemerintah dari lembaga resmi? Semua udah dikooptasi Wassalam.”
Adapun akun @mohamma36485685 mempertanyakan penggunaan nama pribadi Presiden dalam program tersebut.
Update Terbaru
Ketegangan Meningkat Saat Iran Serang Radar Militer AS di Bahrain dan Fasilitas Kuwait
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Fakta Daging Kucing Masih Dikonsumsi di 4 Negara Ini
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Aksi Jual Asing Tekan Saham BBCA hingga Koreksi 1,79 Persen
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Daftar Pajak Terbaru Pembelian dan Buyback Emas Batangan Antam
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Seiring Koreksi Pasar Global
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Tanggapan Jensen Huang Terkait Kemungkinan Pimpin Kembali Nvidia
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Peran Strategis QRIS dan DEFA Perkuat Posisi Indonesia di ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Pendapatan Turun, BEI Minta Klarifikasi Kinerja MSKY
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Harga Emas Hari Ini, 18 November 2026: Antam Turun Rp1.000 per Gram, Buyback Ikut Melemah Rp6.000
Rabu / 18-11-2026, 09:01 WIB
Pulih dari Koreksi, Harga Perak Murni Antam Naik Tipis
Rabu / 18-11-2026, 09:00 WIB
Fakta Unik Cara Semut Mengirim Pesan Rahasia Menggunakan Getaran
Rabu / 18-11-2026, 09:00 WIB
Analis jagokan deretan saham ini saat pergerakan IHSG tertekan
Rabu / 18-11-2026, 09:00 WIB
Pelemahan IHSG Warnai Perdagangan Akibat Net Sell Asing
Rabu / 18-11-2026, 09:00 WIB
Anime Soara and the House of Monsters Gaet Dua Seiyuu Baru untuk 2027
Rabu / 18-11-2026, 08:49 WIB






