Pemerintah North Carolina Gugat VinFast karena Tunda Pabrik Mobil Listrik
Pemerintah negara bagian North Carolina, Amerika Serikat, resmi melayangkan gugatan hukum terhadap produsen mobil listrik asal Vietnam, VinFast.
Langkah ini diambil setelah perusahaan tersebut dinilai gagal memenuhi komitmen pembangunan pabrik kendaraan listrik (EV) yang disepakati sejak empat tahun lalu.
Proyek tersebut awalnya direncanakan sebagai pengembangan ekonomi terbesar di wilayah Chatham County, North Carolina. VinFast sebelumnya mengumumkan investasi awal senilai Rp35,2 triliun (USD 2 miliar).
Kompleks manufaktur direncanakan berdiri di atas lahan seluas 1.800 acre dengan lima fasilitas utama.
Fasilitas itu meliputi body shop, general assembly, press shop, paint shop, dan energy center.
Pabrik ditargetkan memproduksi model VF 7, VF 8, dan VF 9 dengan kapasitas 150.000 unit per tahun.
VinFast juga berkomitmen menciptakan 1.750 lapangan kerja baru hingga akhir tahun 2026.
Namun, setelah peluncuran yang kurang memuaskan di pasar AS, VinFast memundurkan jadwal operasional produksi hingga tahun 2028 dengan skala lebih kecil.
Penundaan ini memicu respons tegas dari otoritas setempat.
Gugatan dan Respons
Jaksa Agung North Carolina, Jeff Jackson, menyatakan VinFast melanggar kesepakatan performa kerja yang telah ditandatangani.
Pemerintah daerah telah menggelontorkan anggaran Rp7,9 triliun (USD 450 juta) untuk persiapan lahan, infrastruktur transportasi, serta jaringan air dan pengolahan limbah.
Melalui gugatan ini, pemerintah North Carolina berupaya mengambil alih kembali lahan proyek sesuai klausul perjanjian.
Hak penarikan aset dilakukan agar lokasi dapat dialihkan kepada investor lain yang lebih berkomitmen.
Di sisi lain, manajemen VinFast menolak seluruh tuduhan dan mengklaim masih memenuhi tenggat konstruksi yang disesuaikan. Perusahaan memastikan fasilitas produksi tetap beroperasi secara komersial pada tahun 2028.
VinFast juga berdalih bahwa perubahan kebijakan insentif pajak kendaraan listrik di AS menjadi pemicu perlambatan proyek. Hilangnya subsidi memaksa perusahaan melakukan penyesuaian strategi bisnis global.
Update Terbaru
P1Harmony Raih Posisi 4 di Billboard 200 Lewat Album BLOW UP
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Kadin dan Apindo Beri Syarat Terkait Kebijakan Dana Cadangan Pesangon
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Dino Patti Djalal Bahas Isu Global hingga Kebijakan Trump di CNN
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Borneo FC vs Manila Digger: Jam Tayang dan Info Siaran Langsung
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Bali Masuk Daftar Hitam Fodor's Travel Akibat Overtourism 2027
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Skin Barrier Rusak Bisa Dipulihkan Pakai 5 Bahan Skincare Ini
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Panduan Cek NIK KTP Penyaluran Bantuan Beras Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Panduan berobat pakai BPJS Kesehatan di luar kota bagi pemudik
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Jadwal Nonton Film Bioskop Trans TV Hari Ini, 18 November 2026: Ada Film Aksi Black and Blue
Rabu / 18-11-2026, 09:40 WIB
Desakan Sanksi Hukum dari Mahfud MD Terkait Polemik Ijazah Gibran
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Pujian Donald Trump untuk Prabowo Subianto dalam KTT ASEAN-AS
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Anne Hathaway melahirkan anak ketiga bersama suami tercinta Adam Shulman
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Alasan Tissa Biani Rutin Konsultasi ke Dokter Gizi dan Rawat Kulit
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Jejak Tragedi Pan Am 812 Terungkap Lewat Susur Sungai
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB






