Jakarta – Beban operasional yang ditanggung pengusaha perusahaan otobus (PO) dinilai sudah terlalu berat.

Selain ketidakstabilan kurs rupiah yang mendongkrak harga suku cadang, rencana kebijakan pemerintah kian menyudutkan industri transportasi darat.

>>> Cupra Terramar Performa Tinggi Terlihat di Nürburgring, Tenaga Lebih 320 HP

Kenaikan tarif tol di beberapa ruas jalan dan wacana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen disebut akan memperparah kondisi.

Pengusaha bus pun mendesak langkah konkret pemerintah berupa insentif.

Keluhan Pengusaha Bus

Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) Kurnia Lesani Adnan mengatakan, pengusaha bus melalui DPP Organda sudah menyampaikan hitung-hitungan dan kondisi riil di lapangan.

"Sebenarnya indirect cost ini banyak celah yang bisa pemerintah support supaya biaya kita tetap rendah. Apa itu?

Perpajakan, PPH Badan, lalu biaya tol," ujar Sani di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Sani menyayangkan adanya kabar rencana kenaikan tarif tol yang juga akan dikenakan PPN.

Menurutnya, kebijakan itu akan sangat memukul pengusaha bus karena tol merupakan salah satu komponen biaya langsung terbesar selain bahan bakar.

>>> Suzuki Satria Pro: Biaya Servis dan Pajak Ramah Kantong

Komponen biaya langsung seperti BBM dan tol menyerap sekitar 40 hingga 45 persen dari total uang jalan armada bus.

Sementara itu, harga komponen harian seperti oli dan ban sudah melonjak hingga 20 persen akibat pelemahan rupiah.

Pemilik PO Sumber Alam Anthony Steven Hambali menambahkan, inflasi di industri angkutan bus sudah terakumulasi sekitar 30 persen.

Kondisi ini diperparah rencana kenaikan PPN dari 10 menjadi 12 persen yang dinilai menjadi pukulan telak.

"Itu gongnya, PPN naik dari 10 ke 12 persen. Produk (suku cadang) itu biasa melakukan penyesuaian, lompat juga harganya.

Sementara kami harus menahan tarif tiket," ujar Anthony.

Sani menegaskan bahwa bisnis transportasi umum bukan lembaga sosial yang bisa terus-menerus menahan kerugian akibat beban regulasi dan ekonomi.

>>> Toyota Perluas Cakupan Suku Cadang Alternatif T-OPT untuk Lebih Banyak Model

Jika pemerintah tidak segera memberikan insentif pajak atau tarif tol khusus, operasional bus di Indonesia terancam tumbang.