Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan alasan kompensasi bagi ribuan pekerja terdampak penutupan tambang di Kabupaten Bogor tidak diberikan selama tiga bulan seperti rencana awal.

Penjelasan itu disampaikan setelah ribuan warga Parungpanjang menggelar aksi di Kompleks Pemerintah Kabupaten Bogor, Cibinong, awal pekan ini. Mereka meminta aktivitas tambang yang telah dihentikan sejak September 2025 kembali dibuka.

Jumlah Penerima Membengkak

Dedi mengatakan skema bantuan awal disusun berdasarkan data sekitar 3.000 pekerja tambang. Dengan jumlah tersebut, anggaran dinilai cukup untuk penyaluran kompensasi beberapa bulan.

Namun, data penerima yang diajukan pemerintah desa disebut meningkat drastis hingga mencapai 18.000 orang.

Menurut Dedi, lonjakan penerima itu membuat anggaran yang sebelumnya diproyeksikan untuk beberapa bulan hanya mampu diberikan satu kali.

"Awalnya dihitung untuk sekitar 3.000 orang. Tetapi yang diajukan mencapai 18.000 penerima, sehingga alokasi yang seharusnya bisa beberapa bulan akhirnya hanya cukup sekali," ujar Dedi di Bandung, Rabu (6/5/2026).

Dedi Singgung Data dari Pemerintah Desa

Dedi menilai banyak nama yang dimasukkan dalam daftar penerima bukan berasal dari kalangan pekerja tambang aktif. Ia menyebut seluruh warga akhirnya ikut tercantum dalam usulan penerima bantuan.

Kondisi tersebut membuat Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap menyalurkan bantuan, namun hanya satu tahap.

"Semua dimasukkan, baik yang bekerja di tambang maupun yang bukan pekerja tambang. Akhirnya kami penuhi sesuai kemampuan anggaran," katanya.

Pemprov Tetap Tolak Tambang Dibuka

Dedi menegaskan penutupan tambang bukan semata persoalan ekonomi, melainkan berkaitan dengan keselamatan masyarakat di kawasan Parungpanjang dan jalur distribusi tambang.

Ia menyoroti dampak aktivitas tambang yang selama ini memicu kemacetan panjang, gangguan kesehatan, hingga kecelakaan lalu lintas.