Nilai Anggaran Dipertanyakan

Sorotan utama dalam aksi ini adalah besarnya anggaran yang dialokasikan untuk mobil dinas dan rumah jabatan gubernur.

  • Rp 8,5 miliar untuk pengadaan mobil dinas
  • Rp 25 miliar untuk pembangunan rumah jabatan

Budiman mempertanyakan urgensi dan rasionalitas dari penggunaan anggaran tersebut karena bersumber dari dana publik.

“Banyak uang kita dipakai, Rp 8,5 miliar untuk mobil dinas, lalu Rp 25 miliar untuk rumah jabatan. Apa maksudnya itu? Ini uang rakyat,” tegasnya.

DPRD Diminta Bertindak

Massa menegaskan bahwa DPRD sebagai representasi rakyat tidak boleh bersikap pasif terhadap polemik tersebut.

Mereka meminta lembaga legislatif daerah menjalankan fungsi kontrol dan tidak menutup mata terhadap persoalan yang terjadi.

“Kami datang ke sini bukan tanpa alasan. DPRD ini rumah rakyat. Kami minta mereka benar-benar menjalankan fungsi pengawasan, jangan tutup mata,” kata Budiman.

Aksi ini disebut sebagai bentuk peringatan agar pemerintah daerah lebih terbuka dalam pengelolaan anggaran.

“Kami dari Kedaulatan Rakyat tidak akan diam. Kalau ini tidak dijelaskan, kami akan terus bersuara,” ujarnya.

Tuntutan Mahasiswa

Peserta aksi dari kalangan mahasiswa, Daris, menegaskan bahwa tuntutan utama demonstrasi adalah keterbukaan informasi publik.

Ia meminta seluruh penggunaan anggaran daerah disampaikan secara transparan kepada masyarakat.

“Aksi ini untuk menggugat hak masyarakat Kaltim. Kami ingin semua penggunaan anggaran itu dibuka secara terang benderang,” ujar Daris.

Ia juga menekankan bahwa DPRD memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti persoalan ini melalui mekanisme resmi.

“Kami mendesak DPRD menggunakan hak interpelasi. Itu penting untuk meminta penjelasan dari pemerintah soal anggaran mobil dinas Rp 8,5 miliar dan rumah jabatan Rp 25 miliar,” katanya.