Ribuan warga turun ke jalan dalam aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kalimantan Timur, Samarinda, Selasa (21/4/2026).

Aksi tersebut menyoroti penggunaan anggaran daerah, terutama terkait pengadaan mobil dinas dan pembangunan rumah jabatan gubernur yang dinilai tidak transparan.

Massa Desak Transparansi Anggaran

Jumlah peserta aksi diperkirakan mencapai sekitar 2.000 orang yang berasal dari berbagai elemen masyarakat.

Dalam aksinya, massa juga meminta DPRD Kalimantan Timur menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, termasuk dengan menggunakan hak interpelasi.

Situasi sempat diwarnai insiden ketika dua peserta aksi pingsan dan langsung mendapatkan penanganan medis di lokasi.

Setelah berunjuk rasa di depan DPRD, massa kemudian bergerak menuju kantor gubernur untuk melanjutkan aksi.

Kritik terhadap Kebijakan Pemerintah

Perwakilan massa dari kelompok Kedaulatan Rakyat Samarinda, Budiman Arief, menyampaikan kritik keras terhadap tata kelola pemerintahan daerah.

Ia menilai kebijakan yang diambil tidak berpihak kepada masyarakat dan terkesan tidak profesional.

“Ini kita dipimpin dan diobok-obok secara semena-mena, secara tidak profesional. Ada kesan semua ini dikondisikan, ada kongkalikong. Kita sebagai rakyat merasa dipermainkan,” ujar Budiman.

Budiman juga menyinggung kondisi ekonomi masyarakat yang sedang tertekan, namun di sisi lain pemerintah dinilai tetap mengalokasikan anggaran besar untuk kebutuhan pejabat.

“Kita sekarang terbeban, apalagi dengan adanya IKN. Harusnya pemerintah lebih peka. Tapi yang kita lihat justru anggaran besar keluar untuk kepentingan pejabat,” katanya.

Baca juga: MSCI Tunda Rebalancing Saham Indonesia Mei 2026 Meski Reformasi Pasar Sudah Dilakukan