Sementara itu, @RaghibSakho menyuarakan kekhawatiran lebih luas:

"Ini bencana udah kayak agenda politik jujur… ngeluh nggak boleh, update kondisi nggak boleh. Lalu, kapan rakyat boleh bicara?"

Banyak netizen juga membandingkan liputan media internasional seperti BBC atau Al Jazeera yang justru menampilkan kondisi serupa tanpa sensor—menimbulkan pertanyaan: apakah standar jurnalisme di Indonesia sedang dikompromikan demi 'kedamaian naratif'?

Presiden Prabowo Turun Tangan: Janji Pemulihan vs Tuntutan Nyata
Di tengah kontroversi ini, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan mendadak ke lokasi bencana. Dalam kunjungannya, ia meminta maaf atas keterlambatan respons, termasuk padamnya listrik di pengungsian selama berhari-hari—kondisi yang sempat disorot dalam liputan CNN yang dihapus.

Baca juga: Mengapa Doni Haryono, Dio Zulfikri, dan Nizar Zulfikar Tidak Tampil di SEA Games 2025? Ini Penjelasan Resmi PBVSI dan Strategi Jangka Panjang Timnas Voli Putra Indonesia

Prabowo berjanji mempercepat pemulihan dengan menurunkan ratusan alat berat, membangun ribuan unit rumah sementara, dan memperbaiki jembatan penghubung dalam waktu dua hingga tiga bulan ke depan. Namun, janji tersebut justru memicu tuntutan lebih keras dari masyarakat: "Kami butuh tindakan hari ini, bukan janji bulan depan!"

Pers di Persimpangan Jalan: Antara Etika, Emosi, dan Tanggung Jawab
Kasus penghapusan video CNN Indonesia membuka diskusi mendalam tentang peran pers dalam krisis. Di satu sisi, jurnalisme bencana harus tetap memegang prinsip empati, kejujuran, dan keberanian—menjadi suara bagi yang tak bersuara. Di sisi lain, media juga harus waspada terhadap risiko eskalasi emosi massa, misinformasi, atau polarisasi sosial yang bisa memperparah krisis.

Namun, banyak pakar komunikasi menyatakan bahwa menyensor kenyataan bukanlah solusi. “Jika kondisi di lapangan memang menyedihkan, maka tugas media adalah menunjukkannya—bukan menyembunyikannya demi citra,” ujar Dr. Laila Mutiara, pengamat media dari Universitas Indonesia.