Pengadilan Banding Federal Blokir Perintah Trump soal Pemilu Surat
Pengadilan Banding Federal di Boston menolak permintaan Departemen Kehakiman AS untuk mencabut injunksi terhadap perintah eksekutif Presiden Donald Trump tentang pemungutan suara melalui surat.
Keputusan 2-1 oleh Pengadilan Banding Sirkuit Pertama pada Sabtu, 25 Juli 2026, memastikan pembatasan utama tetap diblokir di 23 negara bagian penggugat menjelang pemilu paruh waktu November.
>>> Sam Altman Nyatakan Kecerdasan Buatan Sudah Masuki Era Singularitas
Putusan ini menguatkan injunksi awal yang dikeluarkan Hakim Distrik Indira Talwani pada 25 Juni, yang menyatakan elemen inti perintah eksekutif Maret itu inkonstitusional.
Perintah Trump menginstruksikan Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk menyusun daftar kewarganegaraan pemilih negara bagian dan memerintahkan Layanan Pos AS membatasi pengiriman surat suara hanya kepada pemilih yang telah disetujui sebelumnya.
Dasar Hukum dan Dampak
Departemen Kehakiman berargumen bahwa tantangan hukum terlalu dini karena badan federal belum menyelesaikan aturan implementasi.
Namun, panel banding menolak argumen itu dengan alasan tenggat waktu pemilu yang ketat.
Para hakim menulis bahwa perintah eksekutif menetapkan tenggat waktu yang mendekat dengan cepat, sehingga negara bagian tidak punya pilihan selain merespons sekarang.
Mayoritas panel mencatat bahwa arahan tersebut memperkenalkan intervensi federal yang belum pernah terjadi sebelumnya ke dalam pemilu yang dikelola negara bagian, menimbulkan kekhawatiran tentang pencabutan hak pemilih.
Respons Negara Bagian dan Pakar
Jaksa Agung California Rob Bonta menyambut putusan itu sebagai perlindungan kedaulatan negara bagian dan akses pemungutan suara.
>>> Mantan Istri Shawn Duffey Akui Tak Kaget dengan Dugaan Pembunuhan Sara Gilson
Gubernur California Gavin Newsom sebelumnya mengkritik keras perintah eksekutif tersebut saat peluncuran gugatan awal.
Pakar hukum mencatat bahwa keputusan yang bertentangan dari pengadilan banding DC yang mencabut blokade lebih luas menciptakan lanskap regulasi yang tidak merata antar negara bagian.
Update Terbaru
Kisah Masa Kecil Sandara Park, Nyaris Tak Bicara 10 Tahun di Filipina
Senin / 27-07-2026, 23:07 WIB
John Park Bongkar Rahasia Bisa Masuk Klub Malam Berghain di Berlin
Senin / 27-07-2026, 23:07 WIB
Young K DAY6 Ungkap Makna di Balik Album Solo Kedua YOUNGEST
Senin / 27-07-2026, 23:07 WIB
Vernon dan DK SEVENTEEN Umumkan Jadwal Resmi Wajib Militer
Senin / 27-07-2026, 23:00 WIB
BabyMonster Siap Rilis Video Musik MOON pada 3 Agustus Mendatang
Senin / 27-07-2026, 23:00 WIB
Perjalanan Emosional Ibu dan Anak dalam The Journey to Gyeongju
Senin / 27-07-2026, 23:00 WIB
Festival musik global Fanomenon siap digelar Korea Selatan di LA pada 2028
Senin / 27-07-2026, 23:00 WIB
Boy band NouerA kembali lewat EP keempat berjudul .exe dengan konsep cinta
Senin / 27-07-2026, 22:56 WIB
Kecelakaan Maut Ferrari SF90 Terbelah Dua di Australia, Pengemudi Selamat
Senin / 27-07-2026, 22:56 WIB
Eks Insinyur VW Didakwa Insider Trading Saham Rivian dan Cari Batas Waktu Hukum
Senin / 27-07-2026, 22:56 WIB
Barclays, Halifax, dan Lloyds Alami Gangguan Massal Akses Rekening
Senin / 27-07-2026, 22:56 WIB
Susunan Pemain Laga Indonesia vs Kamboja: Debut Baker Warnai Lini Depan Garuda
Senin / 27-07-2026, 22:49 WIB
Danantara Masuk KSSK, Prabowo Ingin Kebijakan Ekonomi Lebih Luas
Senin / 27-07-2026, 22:49 WIB
Sebut AS Geng Mafia dan Abaikan Hukum, Iran Ajukan Syarat Diplomasi
Senin / 27-07-2026, 22:49 WIB







