Masyarakat yang ingin mendaftar bantuan sosial melalui Portal Perlindungan Sosial Digital (Perlinsos) kini diwajibkan memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah memperkuat transformasi layanan perlindungan sosial berbasis digital. Tujuannya agar penyaluran bansos lebih tepat sasaran, transparan, dan mudah diakses.

>>> Munas Perdana Srikandi Jaga Desa, Perkuat Peran Perempuan dalam Ketahanan Sosial dan Ekonomi

Melalui portal tersebut, warga bisa mendaftar berbagai program bansos, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Peran Dispendukcapil dalam Aktivasi IKD

Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Dispendukcapil Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan bahwa kepemilikan IKD menjadi syarat utama untuk mengakses aplikasi Perlinsos, baik secara mandiri maupun lewat agen layanan.

Dispendukcapil melakukan registrasi IKD secara masif kepada calon agen, termasuk pendamping PKH, petugas Puskesos, serta pengurus RT dan RW.

Aktivasi IKD Lampaui Target Nasional

Tingkat aktivasi IKD di Kota Malang saat ini mencapai 35,86 persen, melampaui target nasional sebesar 30 persen.

>>> Australia vs Mesir: Sanggupkah Socceroos Jadi Penyelamat Wajah Asia?

Meski target telah terlewati, proses registrasi tetap digencarkan agar semakin banyak warga memanfaatkan layanan kependudukan digital.

Strategi Jemput Bola

Untuk memperluas kepemilikan IKD, Dispendukcapil Kota Malang terus menghadirkan layanan registrasi melalui program jemput bola di berbagai kegiatan masyarakat.

Misalnya saat uji coba Perlinsos Digital di Kelurahan Kotalama dan Mergosono, tim registrasi diterjunkan langsung untuk membantu warga yang belum memiliki IKD.

Harapan ke Depan

Percepatan aktivasi IKD diharapkan dapat meningkatkan kesiapan masyarakat dalam memanfaatkan layanan pemerintahan berbasis digital, termasuk akses terhadap program perlindungan sosial.

>>> Luis de la Fuente Puji Magis Mikel Oyarzabal Usai Spanyol Hajar Austria 3-0

Selain mempermudah pelayanan publik, IKD juga meningkatkan akurasi data kependudukan sehingga penyaluran bansos bisa berlangsung lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.