"Tanpa itu, risiko terbesar adalah kebijakan ini menciptakan disrupsi baru, yakni kelangkaan energi, kenaikan biaya, dan penurunan kepercayaan publik terhadap kebijakan energi pemerintah," kata Ronny.

Efisiensi CNG dan Kesiapan Wilayah

Pengamat Energi Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti mengungkapkan apabila dilihat secara ekonomis, CNG memang idealnya lebih efisien sekitar 30-40 persen dibanding LPG.

Namun, ia menyebut kelemahannya berupa standardisasi keselamatan dan teknologi yang belum siap sepenuhnya.

Yayan menyebut penggunaan CNG berpeluang memberikan efisiensi 5-7 persen berdasarkan kondisi dan basis data yang ada saat ini.

Menurutnya, tingkat efisiensi tersebut bahkan dapat meningkat hingga di atas 10 persen apabila investasi untuk mendukung pengembangan infrastruktur telah memadai.

"Minimal dengan database (subsidi) yang sekarang, teknologinya sudah ok, akan terjadi penghematan 5-10 persen," ungkap Yayan.

Ia menilai pemerintah perlu memprioritaskan kesiapan wilayah sebelum menjalankan transisi menuju CNG.

Menurutnya, implementasi saat ini baru relatif siap di kawasan Pantai Utara Jawa yang dekat dengan jaringan energi Pertamina, mulai dari Tangerang, sebagian Jakarta, Bekasi, Karawang, Indramayu, Cirebon hingga Semarang.

Sementara itu, daerah lain masih membutuhkan investasi infrastruktur, seperti pembangunan high pressure storage dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG).

"Mungkin saat ini bisa dilakukan pengiriman CNG deployment lewat tabung seperti SPBU, tapi sangat berisiko tinggi dari sisi keselamatan dan keamanan," jelas Yayan.

Selain kesiapan infrastruktur, Yayan juga mendorong pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penerbitan Lisensi Bisnis Berisiko Tinggi melalui OSS guna menyederhanakan perizinan kegiatan penyimpanan, transportasi, dan perdagangan gas.

Menurutnya, jumlah perizinan dapat dipangkas dari sekitar 320 izin menjadi 140 izin.