Menlu juga mengklaim bahwa diplomat AS secara aktif berupaya mengganggu sidang internasional yang dijadwalkan untuk meninjau pembatasan ekonomi yang sedang berlangsung.

>>> NYT Strands Puzzle 850 Hadirkan Tema Petunjuk yang Menantang

"Ini mendesak karena agresi multifaset pemerintah AS terhadap Kuba sudah berlangsung dan semakin intensif," katanya.

Rodriguez lebih lanjut menyatakan bahwa pembatasan keuangan dan energi saat ini secara aktif merugikan penduduk sipil pulau itu.

"Blokade dan kebijakan agresi serta permusuhan pemerintah AS terhadap Kuba adalah ancaman bagi keberadaan dan kesejahteraan rakyat Kuba, serta pelaksanaan hak asasi manusia mereka," ujarnya.

Ia mengakhiri pernyataannya dengan menyoroti konsekuensi kemanusiaan yang parah akibat kebuntuan diplomatik dan ekonomi saat ini, yang disebutnya "menyebabkan kematian."

Pemerintah AS telah meningkatkan tekanan sejak Presiden Donald Trump kembali menjabat untuk masa jabatan kedua, memberlakukan blokade minyak pada Januari yang telah melumpuhkan jaringan energi Kuba.

Menanggapi krisis kemanusiaan yang memburuk, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk mengeluarkan pernyataan yang menyerukan penghentian segera pembatasan karena kekurangan medis yang parah.

"Anak-anak meninggal karena dokter kekurangan akses ke persediaan dan obat-obatan medis penting. Ini tidak dapat diterima," kata Turk.

Departemen Luar Negeri AS tidak segera mengeluarkan tanggapan publik atas pernyataan kementerian luar negeri Kuba.

Namun, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio membela kebijakan pemerintahan dengan menyalahkan keruntuhan infrastruktur pada manajemen ekonomi kepemimpinan Havana.

"Sementara rakyat Kuba telah menderita kekurangan bahan bakar dan pemadaman listrik karena puluhan tahun kurangnya investasi di infrastruktur kritis, para pemimpin Komunis Kuba telah mengalihkan sumber daya energi untuk mengisi kantong mereka sendiri," tulis Rubio.

>>> Microsoft Bersiap PHK Ribuan Karyawan di Berbagai Divisi

Konfrontasi diplomatik ini terjadi saat Kuba bersiap untuk debat di Majelis Umum PBB pada 7 Juli mendatang mengenai embargo energi Amerika.