Gedung Putih mengumumkan langkah baru untuk mempermudah pemilik kendaraan memperbaiki mobil mereka sendiri, terutama terkait sistem emisi.

Namun, kelompok pendukung hak reparasi (right-to-repair) menilai kebijakan tersebut belum cukup.

>>> Penjualan Global Toyota Turun 7,2% di Mei, China Anjlok 32%

Pada Senin (4/6), Presiden Donald Trump menandatangani memorandum presidensial yang menginstruksikan Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) untuk memperjelas aturan perbaikan sistem emisi kendaraan oleh pemilik.

Langkah ini juga meminta EPA mempercepat persetujuan suku cadang aftermarket dan mengurangi ketergantungan pada proses sertifikasi California (CARB).

Pemerintah berargumen bahwa sistem saat ini meningkatkan biaya perbaikan, membatasi pilihan konsumen, dan memperlambat persetujuan komponen pengganti.

Trump menyebut langkah ini sebagai perpanjangan dari kebijakan serupa untuk alat pertanian yang disebutnya menghemat rata-rata USD 33.000 per perbaikan bagi petani.

"Ini benar-benar akal sehat," kata Trump kepada wartawan, termasuk dari Reuters, sambil bercanda bahwa banyak orang Amerika lebih pandai memperbaiki mobil mereka sendiri daripada montir.

>>> Hyundai Ioniq 3 Versi Standar Meluncur, Lebih Bersih dan Terjangkau

Tanggapan Aktivis Hak Reparasi

Meskipun memorandum ini disambut positif, sejumlah advokat hak reparasi merasa kecewa.

Mereka berharap ada langkah menuju undang-undang yang mewajibkan produsen mobil berbagi perangkat lunak diagnostik, data perbaikan, dan alat khusus.

Perusahaan mobil besar selama ini menjaga ketat informasi tersebut, sehingga pemilik sering terpaksa ke dealer resmi untuk perbaikan.

Dalam acara di Kantor Oval, Trump menyebut pertemuannya dengan eksekutif Ford, GM, dan pemilik grup dealer Roger Penske.

>>> Stellantis Hidupkan Kembali Merek Autobianchi demi Alasan Hukum

"Mereka tidak ingin orang memperbaiki mobilnya," kata Trump tentang produsen dan dealer. "Mereka ingin undang-undang yang melarang orang memperbaiki kendaraan."