Ketua DPR RI sekaligus politikus PDIP Puan Maharani angkat bicara soal safari politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) ke sejumlah daerah.

Puan mengatakan kunjungan politik merupakan hak setiap warga negara. Karenanya, siapapun tak berhak melarang.

>>> Belanda Samai Rekor Spanyol sebagai Tim Paling Sial di Adu Penalti Piala Dunia

"Safari politik, hak semua warga negara untuk bisa melakukan kunjungan ke mana saja," ujar Puan usai memimpin Paripurna di kompleks parlemen, Selasa (30/6).

Namun, putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu mengingatkan agar semua pihak menjaga kondusivitas di tengah ketidakpastian politik global.

"Dalam situasi global yang sekarang sedang tidak menentu, alangkah baiknya jika kita sama-sama bisa menjaga situasi untuk tetap kondusif.

Artinya jangan kemudian, ya tetap adem aja," ujarnya.

>>> Maruarar: Program 3 Juta Rumah di Perkotaan Diarahkan Jadi Rusun

Safari Politik Jokowi di Lampung

Jokowi memulai safari politiknya di Lampung pada 25-27 Juni lalu. Ia menjalani ritual adat setempat untuk menerima gelar "Baginda Pemuka Bangsa" di Kedatun Keagungan, Bandar Lampung.

Dalam ritual itu, Jokowi yang mengenakan pakaian adat menginjak kepala kerbau di atas karpet merah.

Ketua DPP PSI Bestari Barus memastikan ritual tersebut bukan atas kemauan Jokowi, melainkan inisiatif masyarakat adat sebagai penghargaan.

>>> Lucy Hamilton Percaya Diri Hadapi Semifinal T20 World Cup

Tokoh adat Lampung, Mawardi Rahma Harirama, menjelaskan prosesi pemberian gelar adat atau muakhi telah menjadi bagian budaya masyarakat Lampung sejak ribuan tahun lalu.