Serikat pekerja di Indonesia secara terbuka memperingatkan bahwa JETP membuat listrik sebagai komoditas, sehingga masyarakat harus membayar lebih mahal dan fungsi barang publiknya hilang.

Cina dan Vietnam sukses mempercepat pembangunan energi bersih karena mengandalkan perusahaan milik negara yang kuat, strategi industri jelas, serta kemampuan pemerintah mengarahkan investasi.

Sedangkan JETP dirancang dengan membatasi peran negara dan mengutamakan modal swasta. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan reformasi regulasi, penciptaan pasar swasta baru, dan pengembangan teknologi ramah investor.

Pendanaan iklim internasional tetap penting bagi Indonesia.

Namun, dinamika JETP menunjukkan bahwa mengandalkan investor swasta untuk menghentikan penggunaan batu bara mungkin merupakan model yang keliru.

Pendanaan berbasis hibah skala besar hingga ide Bridgetown Initiative dari Perdana Menteri Barbados, Mia Mottley, yang mengusulkan penggunaan sumber daya IMF, layak dipertimbangkan sebagai solusi alternatif.

Ada pula usulan lebih radikal seperti transisi dengan kepemilikan publik dan dipimpin oleh para pekerja.

Menurut peneliti, transisi yang adil lebih mungkin tercapai ketika pemerintah menerima hibah langsung yang memungkinkan mereka tetap mengendalikan sistem energi sendiri dan mendukung industri dalam negeri melalui industrialisasi hijau.

Kegagalan mengakhiri PLTU Cirebon-1 menunjukkan model unggulan dunia untuk membiayai penghentian bahan bakar fosil menghadapi tantangan besar.

>>> Said Didu Sebut Safari Jokowi Gerakan Geng SOP Plus Koruptor

Semakin lama dunia menunda evaluasi atau mencari inovasi pendanaan baru, semakin sulit proses transisi energi, baik bagi Indonesia maupun dunia.