Badan Pusat Statistik (BPS) menerjunkan lebih dari 3.000 petugas lapangan untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 (SE 2026) di Provinsi Kalimantan Timur.

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan petugas mulai melakukan pendataan sejak 15 Juni dan dijadwalkan rampung pada 31 Agustus 2026.

>>> Battlefield 6 Rilis Detail Perubahan Recoil dan Damage Sebelum Patch Terbaru

Pernyataan itu disampaikan Amalia saat pencanangan SE 2026 Tingkat Provinsi Kaltim di Pendopo Lamin Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Jumat (26/6).

Menurut Amalia, pencanangan tersebut menjadi simbol sinergi lintas sektor dan momentum kolaborasi antara BPS, Komisi X DPR RI, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), pemerintah daerah, serta masyarakat.

Tujuan dan Jaminan Kerahasiaan Data

Sensus Ekonomi bertujuan mencatat seluruh aktivitas usaha secara komprehensif, dari skala mikro hingga perusahaan besar.

Amalia berharap hasil SE 2026 menjadi pelita dan kompas pembangunan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Timur.

>>> Total War: Medieval III Ajak Pemain Pilih Faksi Favorit Lewat Voting

Ia mengimbau masyarakat dan pelaku usaha tidak ragu menerima petugas. Setiap petugas dibekali atribut resmi berupa rompi khusus, surat tugas, dan kartu identitas dengan barcode.

BPS menjamin kerahasiaan data responden. Data hanya digunakan untuk kepentingan statistik, tidak terkait pajak atau bantuan sosial.

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud mengapresiasi BPS dan Kadin yang mendorong keterlibatan dunia usaha dan masyarakat. Ia meminta data disampaikan sebenar-benarnya dan seakurat mungkin.

>>> Panduan Lengkap Menggunakan SPayLater bagi Pengguna Baru

Rudy menegaskan sensus ekonomi bukan hanya tanggung jawab BPS, melainkan tanggung jawab bersama.