Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan mengungkap dugaan pelanggaran dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA Negeri tahun ajaran 2026/2027.

Pelanggaran tersebut berpotensi berdampak langsung pada masa depan ratusan siswa.

>>> Cara Cek Daftar 5 Bansos Pemerintah yang Masih Cair Selama 2026

Temuan paling serius adalah ketidaksesuaian jumlah rombongan belajar (rombel) dan daya tampung yang ditetapkan Dinas Pendidikan Sumsel dengan hasil verifikasi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sumsel.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumsel, M. Adrian Agustiansyah, mengatakan pengawasan dilakukan secara acak di sejumlah SMA negeri.

Tujuannya memastikan proses SPMB berjalan objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.

Jika persoalan tidak segera diperbaiki, siswa yang diterima melebihi rekomendasi BPMP berpotensi terkendala dalam pendataan ke Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Dapodik merupakan basis data nasional untuk berbagai layanan administrasi pendidikan.

Temuan di Sejumlah Sekolah

Di SMA Negeri 11 Palembang, Dinas Pendidikan Sumsel menetapkan 12 rombel dengan daya tampung 360 siswa. Namun BPMP Sumsel hanya merekomendasikan 8 rombel dengan kapasitas 200 siswa.

>>> Tingkat Kemiskinan Meningkat, Luhut Sebut Dipengaruhi Kenaikan Harga

Perbedaan serupa ditemukan di SMA Negeri 20 Palembang. Dinas Pendidikan menetapkan 9 rombel, sedangkan BPMP hanya merekomendasikan 5 rombel.

Ombudsman juga menemukan dugaan ketidaksesuaian penerimaan melalui jalur domisili di SMA Negeri 1 Palembang.

Terdapat siswa yang diterima melalui jalur domisili tetapi diduga berada di luar wilayah yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Sumsel.

Ombudsman mengingatkan bahwa pengisian sisa kuota penerimaan tidak harus selalu melalui tes akademik, melainkan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Persoalan ini telah dibahas dalam pertemuan yang melibatkan BPMP Sumsel, Inspektorat Sumsel, dan Dinas Pendidikan Sumsel pada 24 Juni 2026.

>>> DPRD Jabar Sampaikan Aspirasi Ekonomi ke DPR RI, Soroti Daya Beli dan Pengangguran

Ombudsman meminta koreksi data, namun perbaikan belum dilakukan hingga pengawasan berlangsung.