Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah untuk menghentikan pelatihan dasar kemiliteran bagi calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Desakan ini muncul setelah dua peserta program Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) yang diselenggarakan Kementerian Pertahanan (Kemhan) meninggal dunia.

>>> Kejagung Tolak Justice Collaborator Sony Sanjaya, Ini Alasannya

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai kasus tersebut perlu diusut secara terbuka untuk memastikan penyebab kematian dan pihak yang bertanggung jawab.

"Ada banyak kejanggalan.

Keluarga korban dan publik memiliki hak untuk mengetahui penyebab kematian dan mengusut tuntas siapa yang bertanggung jawab," ujar Usman dalam keterangannya.

Menurut Amnesty International, keterbukaan informasi terkait peristiwa tersebut menjadi penting mengingat pengumuman resmi dari Kemhan baru disampaikan beberapa hari setelah kedua korban dimakamkan.

Berdasarkan informasi Kemhan, kedua peserta meninggal dunia saat mengikuti pendidikan di satuan pendidikan TNI yang dimulai pada 17 Juni 2026.

Peserta berinisial AM mengikuti pelatihan di Satdik Dodikjur Rindam VI/Mulawarman, Balikpapan. AM dilaporkan mengalami gangguan kesehatan pada 18 Juni dan dinyatakan meninggal dunia akibat heat stroke.

Sementara itu, peserta berinisial YMT menjalani pelatihan di Satdik Puslatpur Kodikladat Baturaja. YMT mengalami penurunan kondisi kesehatan pada 17 Juni dan dinyatakan meninggal dunia akibat henti jantung.

Kemhan sebelumnya menyatakan kedua peserta telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan memenuhi syarat sebelum mengikuti program pelatihan.

>>> Penjualan SCG Indonesia Tumbuh 16% di Kuartal I 2026, Capai Rp5,05 Triliun

Relevansi Pelatihan Militer Dipertanyakan

Amnesty International juga mempertanyakan relevansi pelatihan dasar kemiliteran bagi calon pengelola koperasi dan kampung nelayan.

Menurut Usman, pengelolaan koperasi lebih membutuhkan kemampuan manajerial, pengembangan usaha, dan komunikasi masyarakat dibandingkan pelatihan fisik bergaya militer.