Ia menyoroti komposisi pelatihan yang disebut berlangsung selama 45 hari, dengan 30 hari difokuskan pada pembinaan kedisiplinan dan bela negara, sementara pelatihan manajerial hanya 15 hari.

Usman menilai pendekatan tersebut berpotensi mengaburkan batas antara urusan pertahanan dan sektor sipil yang memiliki karakteristik berbeda.

"Yang diperlukan adalah pelatihan keterampilan manajemen usaha dan komunikasi yang dialogis, bukan pelatihan militer yang berbasis kekuatan fisik," katanya.

Ia menambahkan bahwa dominasi militer di ruang sipil tidak pernah menjadi jalan keluar bagi perbaikan kinerja pemerintah.

Orde Baru memberikan pelajaran penting bahwa militerisme ruang sipil berujung pada menguatnya praktik otoriter dan pelanggaran hak asasi manusia.

>>> Teach You a Lesson Kokoh di Puncak Top 10 Netflix

"Mewajibkan latihan militer bagi 35 ribu warga sipil calon pengelola koperasi adalah sebuah kekeliruan fatal yang harus segera dihentikan," pungkas Usman.