Pasalnya, hasil investasi menjadi sumber utama nilai manfaat yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji dan berbagai layanan bagi jemaah.

>>> Israel Tolak Mundur dari Lebanon Meski Ditekan AS, 200.000 Warga Tak Boleh Kembali

"Semakin baik investasi yang dilakukan, semakin besar pula manfaat yang bisa dirasakan oleh jemaah," ujarnya.

Di sisi lain, Komisi VIII menilai koordinasi antara BPKH dan Kementerian Haji harus diperkuat agar berbagai aset dan investasi yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal dalam ekosistem perhajian nasional.

Menurut Maman, sejumlah investasi yang dimiliki BPKH, mulai dari sektor akomodasi, katering, hingga transportasi, berpotensi memberikan efisiensi dan nilai tambah bagi penyelenggaraan ibadah haji apabila terintegrasi dengan baik.

"Kita meminta agar komunikasi dengan Kementerian Haji betul-betul kuat, sehingga apa yang ditawarkan oleh BPKH, seperti hotel, katering, transportasi, dan berbagai layanan lainnya, dapat dimanfaatkan secara optimal.

Karena itu pada dasarnya merupakan bagian dari upaya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi jemaah," katanya.

Komisi VIII juga mencatat adanya perbaikan kinerja BPKH dalam beberapa tahun terakhir.

Dengan terbentuknya Kementerian Haji yang fokus menangani penyelenggaraan ibadah haji, DPR berharap pengelolaan dana haji dan pengembangan investasi dapat berjalan lebih efektif dan terpisah dari fungsi operasional penyelenggaraan haji.

Maman menambahkan dukungan pemerintah terhadap penguatan kelembagaan BPKH menjadi sinyal positif bagi pengembangan ekosistem keuangan haji yang lebih modern dan berkelanjutan.

"Presiden juga mendukung BPKH yang lebih independen dan mampu menghasilkan investasi yang lebih kuat untuk mendukung ekosistem perhajian.

>>> 5 Perumahan di Cibinong dengan Lokasi Strategis, Harga Mulai Rp600 Jutaan

Karena itu kita ingin BPKH semakin kuat, semakin profesional, dan semakin besar manfaatnya bagi jemaah haji Indonesia," pungkasnya.