Anggota DPR RI Marinus Gea menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah mengembalikan aset negara di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), termasuk eks Hotel Sultan, tidak boleh berhenti pada kemenangan hukum semata.

Pemerintah dituntut untuk memastikan aset yang telah diambil alih benar-benar memberikan kontribusi ekonomi dan sosial yang nyata bagi masyarakat luas.

>>> Harga BMRI Jatuh ke Rp3.970, Dirut Bank Mandiri Borong 50 Ribu Saham

"Kemenangan hukum hanyalah output. Yang lebih penting adalah outcome-nya.

Apakah penerimaan negara meningkat, apakah manfaat publik bertambah, dan apakah kawasan tersebut menjadi lebih produktif.

Itu yang harus menjadi ukuran keberhasilan sesungguhnya," ujar Marinus kepada wartawan, Rabu (24/6/2026).

Marinus memperingatkan agar aset strategis yang sudah direbut kembali tidak dibiarkan terbengkalai.

Tanpa pengelolaan yang matang, aset tersebut berpotensi menjadi tidak produktif dan menjadi beban finansial baru bagi negara.

Untuk menghindari persepsi publik bahwa penertiban ini hanya perpindahan kontrol administratif, Marinus meminta pemerintah segera membuka rencana kerja (roadmap) pengelolaan kawasan eks Hotel Sultan secara komprehensif.

>>> 5 Trik Rahasia Aplikasi 2026 untuk Saldo Dana Gratis, Efektif dan Mudah

Poin Transparansi yang Ditagih DPR

DPR menagih beberapa poin transparansi pasca-eksekusi, antara lain nilai total aset yang berhasil diselamatkan, perbandingan proyeksi penerimaan negara sebelum dan sesudah pengambilalihan, masterplan baru kawasan, serta model pengelolaan dan peluang kerja sama dengan swasta.

Di samping aspek fiskal, Marinus mengingatkan pemerintah untuk tidak mengabaikan dampak sosial. Sektor ketenagakerjaan dan ekosistem bisnis lokal di kawasan tersebut harus mendapatkan jaminan perlindungan dari negara.

"Pemerintah harus memperhatikan jumlah pekerja yang terdampak, status kontrak tenaga kerja, perlindungan hak-hak pekerja, serta keberlangsungan usaha tenant dan vendor yang bergantung pada aktivitas kawasan tersebut," tegasnya.

Politisi PDIP ini menilai polemik eks Hotel Sultan harus dijadikan momentum untuk membenahi tata kelola aset negara secara nasional.

Ia menyoroti banyaknya aset negara lain yang masa kerja samanya telah berakhir, kurang dimanfaatkan, atau menghasilkan tingkat pengembalian rendah.

Sebagai langkah konkret, Marinus meminta lembaga auditor negara dan kementerian terkait segera melakukan audit menyeluruh. "DPR berkepentingan memastikan seluruh aset strategis negara dikelola secara profesional dan akuntabel.

>>> Bagnaia Berpisah dengan Ducati usai MotoGP 2026

Saya meminta BPK, BPKP, serta Kementerian Keuangan melakukan audit terhadap aset-aset strategis bernilai tinggi," pungkasnya.