Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan pemerintah terus melakukan monitoring terhadap potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di beberapa sektor industri, termasuk dua pabrikan komponen otomotif di Pasuruan dan Mojokerto, Jawa Timur.

Hal itu disampaikan Yassierli saat ditemui di Jakarta, Selasa (23/6).

>>> Piala Dunia 2026: Hisense dan Samsung Bersaing di Pasar TV Premium

Menaker menjelaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Dirjen Jamsos PHI) memiliki dasbor untuk memantau kondisi ketenagakerjaan.

"Kita punya semacam dasbor untuk melihat kondisinya, isunya sudah sampai di mana," ujarnya.

Dasbor tersebut akan menunjukkan potensi PHK beserta upaya penyelesaian yang direkomendasikan.

Yassierli mencontohkan kasus pabrik keramik di Bekasi yang terancam tutup dan berpotensi melakukan PHK terhadap lebih dari 50 ribu pekerja akibat kenaikan harga gas industri.

>>> Purbaya: Sumber Dana Investor Patriot Bond Tak Akan Diutak-atik

Hal itu menyusul laporan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea.

Menaker menegaskan pemerintah siap mencari jalan tengah dalam menyelesaikan masalah PHK di dua perusahaan komponen otomotif tersebut.

"Satu per satu, tiap kasus berbeda penanganannya. Ada yang didorong bipartit, ada yang harus didatangi, ada yang harus dipanggil manajemennya.

>>> Taylor Swift Tak Undang Blake Lively ke Pernikahan, Diduga Putus Pertemanan

Itu case by case," ujar dia.