Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli buka suara terkait kabar dua pabrik komponen otomotif asal Jepang di Jawa Timur yang berencana melakukan relokasi ke Vietnam.

Isu ini memicu kekhawatiran akan terjadinya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor manufaktur dalam negeri.

>>> Roy Suryo dan Dokter Tifa Tolak Berdamai dengan Jokowi, Pilih Jalani Sidang

Penasihat khusus presiden bidang ketenagakerjaan, Said Iqbal, sebelumnya memperingatkan potensi tsunami PHK jika relokasi benar-benar terjadi.

Pemerintah kini memasang radar pemantauan ketat terhadap perkembangan kedua perusahaan tersebut.

Identitas Perusahaan Masih Dirahasiakan

Said Iqbal mengungkapkan bahwa kedua perusahaan yang berbasis di Jawa Timur itu sementara hanya boleh disebut dengan inisial PT J dan PT S.

Hal ini dilakukan demi menjaga psikologis pasar dan kelancaran proses negosiasi di belakang layar.

"Jangan disebutkan (nama lengkap perusahaan), nanti berantakan negosiasinya. Kadang-kadang negosiasi secara silent itu penting di awal-awal ya," ujar Said Iqbal.

>>> Kemenkes Buka Lowongan Finance & Administrative Assistant, Gaji Rp5 Juta

Menaker Yassierli menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah mitigasi berlapis untuk menahan laju PHK di sektor otomotif.

Langkah pertama adalah mendorong perundingan bipartit antara manajemen dan serikat pekerja untuk mencari jalan tengah selain PHK atau relokasi.

Jika perundingan mandiri mandek, Kemnaker akan menerjunkan tim mediator ke Jawa Timur untuk memediasi hak-hak pekerja dan memberikan insentif solusi bagi pengusaha.

Pemerintah saat ini dalam posisi bersiaga penuh menunggu hasil verifikasi riil di lapangan sembari menyiapkan jaring pengaman sosial bagi buruh terdampak.

>>> Cara Mengecek BPNT Juni 2026 Secara Online Pakai HP

Yassierli mengklaim taktik penerjunan mediator ini sejauh ini cukup efektif meredam gejolak di beberapa kasus ketenagakerjaan lainnya di Indonesia.