Dia menjelaskan, perlindungan data tidak cukup hanya dilakukan melalui enkripsi.

Organisasi dan instansi juga perlu mengendalikan akses dengan sistem autentikasi yang mampu memastikan siapa yang berhak mengakses data, pihak yang memegang kunci akses, serta bagaimana seluruh aktivitas penggunaan dapat ditelusuri.

Menurut Niki, lemahnya sistem autentikasi menjadi salah satu akar utama pelanggaran keamanan siber. Secara global, hampir 95% insiden keamanan data berawal dari sistem autentikasi yang tidak memadai.

Autentikasi dapat dilakukan melalui kombinasi informasi yang diketahui pengguna (what you know), identitas biometrik seperti wajah atau sidik jari (who you are), serta perangkat yang dimiliki pengguna (what you have).

Pendekatan berlapis tersebut dinilai semakin penting di tengah berkembangnya modus penipuan berbasis AI yang kini tidak hanya meniru wajah dan suara, tetapi juga menyasar perangkat, jaringan, hingga perilaku pengguna.

Niki juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam membangun fondasi identitas digital nasional.

Menurutnya, Indonesia telah memiliki standar verifikasi identitas yang mengacu pada praktik global dan didukung regulasi yang terus berkembang.

"AI dapat menjadi game changer bagi keamanan digital. Teknologinya sudah tersedia, standarnya sudah ada, dan regulasi terus berkembang.

>>> IFG Life: Kesiapan Finansial Kunci Hadapi Empty Nest Syndrome

Tantangan berikutnya adalah mempercepat implementasi," ujarnya.