Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah dinilai belum berjalan merata dan masih menyisakan ketimpangan dalam struktur belanja negara.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda.

>>> PT Esa Medika Mandiri Siap IPO, Target Dana Rp269 Miliar untuk Ekspansi

Menurut Huda, efisiensi anggaran belum menyentuh seluruh pos secara proporsional.

"Efisiensi yang dilakukan pun seolah tidak menyentuh anggaran prioritas dan K/L tertentu," kata Huda kepada Suara. com, Minggu (21/6/2026).

Ia menyoroti sejumlah program strategis yang tetap mendapatkan alokasi besar meski pemerintah melakukan efisiensi di sektor lain.

"Anggaran MBG, meskipun ada efisiensi namun masih sangat jauh dari kata ideal. Anggaran ketahanan pun dipotong namun diberikan lagi dengan jumlah yang besar.

>>> Samsung Resmi Rilis One UI 8.5, Ini Daftar Galaxy S, A, Z Fold, dan Tab yang Kebagian Pembaruan

Efisiensi tebang pilih jika saya bisa ibaratkan," ujarnya.

Huda menambahkan, kondisi tersebut turut berdampak pada struktur fiskal nasional, khususnya dana transfer ke daerah yang ikut mengalami pemangkasan.

"Ketimpangan dana ini juga memukul mundur otonomi daerah dimana dana TKD dipangkas secara signifikan. Daerah menjadi mandul untuk melakukan pembangunannya sendiri," kata Nailul.

Ia menilai, ketidakseimbangan tersebut berpotensi memperlebar kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah.

>>> 3 Rekomendasi Sepatu Lari Brodo untuk Pemula hingga Profesional

Hal ini sekaligus melemahkan kapasitas daerah dalam menjalankan pembangunan dan pelayanan publik.