Sejumlah aktivis 1998 menyatakan bahwa cita-cita Reformasi belum sepenuhnya terwujud.

Mereka menyoroti berbagai persoalan yang masih membebani masyarakat, seperti tingginya harga kebutuhan pokok, menyusutnya lapangan pekerjaan, dan meningkatnya beban ekonomi rakyat.

>>> Investor Migas Makin Percaya Indonesia, Proyek Bukit Panjang Masuk Tahap Fabrikasi

Pandangan tersebut disampaikan dalam diskusi publik bertajuk "98 Menggugat, Lanjutkan Reformasi!!!" pada Sabtu (20/6/2026).

Aktivis Firman Tendry menilai negara belum mampu menjawab persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat. "Negara hari ini gagal menjawab kebutuhan rakyat.

Harga-harga naik, pekerjaan menghilang, dan rakyat dipaksa menanggung beban yang semakin berat," ujarnya.

Ia juga mengkritik munculnya kelompok tandingan dalam berbagai gerakan sosial dan mahasiswa. Menurutnya, hal itu berpotensi melemahkan suara kritis terhadap kebijakan pemerintah.

Firman menegaskan bahwa Reformasi tidak boleh hanya diperingati sebagai peristiwa sejarah. "Reformasi harus terus diperjuangkan sebagai agenda perubahan," katanya.

Tanggung Jawab Moral Aktivis 98

Aktivis Anton "Ufur" menyatakan bahwa para aktivis 1998 memiliki tanggung jawab moral untuk melanjutkan perjuangan para korban pelanggaran HAM yang belum memperoleh keadilan.

Semangat melawan ketidakadilan harus terus dijaga meski tantangan telah berubah.

>>> Yamaha Ajak Pengguna Motor Peduli Keselamatan Lewat Gerakan Pilih Selamat

"Generasi kami mungkin pernah berjuang di jalanan, tetapi generasi hari ini harus mampu melanjutkan perjuangan itu di setiap ruang yang tersedia, termasuk ruang digital, ruang komunitas, dan ruang demokrasi lainnya," tegas Anton.

Aktivis Liko Larson menyoroti persoalan yang dihadapi perempuan pekerja dan keluarga berpenghasilan rendah. Kenaikan biaya hidup, ketidakpastian pekerjaan, dan berkurangnya perlindungan sosial menjadi tantangan nyata.

Liko mengkritik program pemerintah yang dinilai belum menyentuh akar persoalan kesejahteraan. Ia menekankan pentingnya pengawasan publik agar setiap program benar-benar bermanfaat dan tidak membuka ruang penyalahgunaan anggaran.

"Rakyat tidak hidup dari program yang dikampanyekan pemerintah, tetapi dari kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ketika anggaran lebih banyak untuk proyek yang dipertanyakan efektivitasnya, yang menjadi korban adalah masyarakat kecil," tuturnya.

Aktivis Hengki Soeharto menilai gerakan masyarakat sipil perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi. Ruang digital kini menjadi arena penting untuk menyampaikan gagasan, advokasi, pendidikan politik, dan pengawasan pemerintahan.

"Pertarungan gagasan hari ini tidak hanya berlangsung di ruang fisik, tetapi juga di ruang digital.

>>> Matheus Cunha dan Vinicius Junior Ramaikan Persaingan Top Skor Piala Dunia 2026

Gerakan masyarakat sipil harus mampu beradaptasi dan membangun jaringan yang kuat di kedua ruang tersebut," kata Hengki.