Ekonom Senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mendorong pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada penerbitan surat utang sebagai sumber utama pembiayaan APBN.

Menurutnya, saat ini 87 persen utang pemerintah berasal dari surat utang.

>>> TNI Gelar Nobar Piala Dunia 2026 di 1.500 Titik Seluruh Indonesia

Komposisi tersebut dinilai terlalu dominan dan membuat pembiayaan negara rentan terhadap perubahan kondisi pasar keuangan serta sentimen investor.

Wijayanto menyarankan pemerintah meningkatkan porsi pinjaman dari lembaga keuangan internasional seperti ADB, Bank Dunia, AIIB, JICA, dan JBIC.

Proporsi pinjaman dari lembaga tersebut idealnya ditingkatkan hingga sekitar 30 persen dari total utang.

>>> Jabar Targetkan 10 Juta Pekerja Informal Masuk BPJS Ketenagakerjaan

Pinjaman multilateral menawarkan tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan pembiayaan berbasis pasar. Selain itu, tenor yang lebih panjang membantu mengelola profil jatuh tempo utang pemerintah.

Keunggulan lain dari skema pinjaman tersebut adalah fleksibilitas dalam proses restrukturisasi jika diperlukan di masa mendatang.

>>> Klinik Kecantikan Dituntut Perbarui Teknologi dan Kompetensi Medis

Wijayanto mengapresiasi langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengamankan pinjaman sebesar 17 miliar dolar AS dari AIIB.