Policy Strategist Coordinator CERAH Dwi Wulan Ramadani mendorong percepatan proyek pembangunan 100 gigawatt (GW) pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan batu bara.

“Ketergantungan listrik kita sekitar lebih dari 60 persen terhadap PLTU membuat ketersediaan listrik kita rentan karena harus menyesuaikan ketersediaan pasokan batu bara,” ujar Dwi dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat.

>>> Ekonom: Kredibilitas Fiskal Kunci Tekan Biaya Utang Negara

Dwi menilai mempertahankan PLTU bermasalah justru akan merugikan Indonesia. Dengan ambisi Presiden Prabowo membangun PLTS 100 GW, seharusnya proyek PLTU bermasalah langsung digantikan dengan PLTS.

Ia menambahkan, pemadaman listrik bergilir tetap terjadi di sejumlah daerah meski Indonesia mengandalkan produksi batu bara dalam negeri.

“Pengembangan PLTS harus diimbangi dengan pensiun dini PLTU agar Indonesia tidak mengulang kejadian kelebihan pasokan beberapa tahun silam, sekaligus memastikan proyek 100 GW terealisasi dan tidak berpotensi menjadi aset terlantar (stranded asset) yang menimbulkan kerugian negara,” ujar Dwi.

Rencana pemerintah membangun 100 GW PLTS harus dibarengi dengan konsistensi mengurangi ketergantungan terhadap PLTU batu bara dalam revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 PLN.

Dari total tambahan PLTU 6,3 GW dalam RUPTL, beberapa di antaranya terindikasi mangkrak.

PLN sendiri mengakui masih terdapat 34 PLTU yang masuk kategori terkendala, sebagian akan disetop dan sisanya dilanjutkan atau diganti.

>>> John Herdman: Semangat Presiden Prabowo Penting untuk Timnas Indonesia

Selain daftar tersebut, sejumlah organisasi masyarakat sipil menemukan PLTU lain yang terseok dalam pembangunannya, yakni PLTU Jambi 1 dan 2, Sumut 1, dan Kalselteng 3.

Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jambi Oscar Anugrah menambahkan, sejumlah PLTU di Sumatera menghadapi tantangan utilisasi dan prospek ekonomi jangka panjang seiring meningkatnya komitmen transisi energi.

Contohnya, ekspansi PLTU Jambi-1 dan Jambi-2 masing-masing 600 MW yang justru mangkrak.

Ini menjadi bukti pemerintah perlu meninjau ulang proyek-proyek pembangkit batu bara yang belum beroperasi, dan mendorong percepatan pengembangan pembangkit hijau dalam revisi RUPTL.

“Kami menyambut positif rencana pemerintah memasukkan pengembangan PLTS 100 GW ke dalam revisi RUPTL PLN.

>>> Polisi: Perampokan Menteng Ternyata Skenario Pembunuhan Berencana oleh Rekan Kerja

Revisi ini harus menjadi momentum untuk meninjau kembali proyek-proyek PLTU baru yang belum beroperasi,” kata Oscar.