Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan komitmennya memperkuat pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM). Program ini dinilai penting karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat, baik secara fisik maupun ekonomi.

“Kami memberikan perhatian khusus pada Infrastruktur Berbasis Masyarakat.

>>> KPK Periksa Kepala Pusbangjak Ketenagakerjaan Kemenaker sebagai Saksi

Menurut kami, IBM ini sangat penting karena dampaknya paling dekat dan langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, baik dari sisi fisik maupun dari sisi ekonomi,” ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Kementerian PU mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,65 triliun melalui IBM yang akan menjangkau 4.127 titik lokasi di berbagai daerah pada tahun 2027.

Program IBM mencakup 2.000 lokasi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) pada sektor Sumber Daya Air senilai Rp450 miliar.

Sedangkan 2.127 lokasi pada unit kegiatan Cipta Karya dengan pagu Rp1,2 triliun.

Program Unggulan IBM

Kementerian PU menilai program IBM sebagai investasi strategis yang memberikan manfaat nyata. Program ini tidak hanya meningkatkan kualitas infrastruktur dasar, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Program P3TGAI berperan meningkatkan produktivitas pertanian melalui perbaikan jaringan irigasi.

>>> Thierry Henry Kritik Egoisme Cristiano Ronaldo Usai Portugal Ditahan Kongo

Sementara itu, Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) membantu penyediaan akses air minum di desa-desa.

Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) dan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) mendukung peningkatan kesehatan lingkungan melalui layanan sanitasi dan pengelolaan sampah.

Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) dan Pengembangan Kawasan Ekonomi (PKE) diharapkan memperkuat aktivitas ekonomi kawasan.

Pembangunan jembatan gantung juga dinilai penting untuk membuka akses masyarakat di daerah terpencil, termasuk bagi pelajar, petani, dan warga yang selama ini menghadapi keterbatasan konektivitas.

“Dengan dukungan Komisi V DPR, Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen untuk tetap menjaga agar setiap rupiah APBN dikelola dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Menghasilkan output dan outcome pekerjaan pembangunan yang sesuai mutu dan kualitas ditingkatkan, tertib dalam pertanggungjawabannya, serta memberikan manfaat nyata bagi ketahanan air, konektivitas wilayah, layanan dasar, dan penyediaan prasarana publik yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Indonesia,” kata Dody.

>>> Kredit Perbankan Mei 2026 Tumbuh 11,51 Persen, BI Optimis Target Tercapai

Langkah ini menunjukkan upaya pemerintah memastikan pembangunan tidak hanya berfokus pada proyek besar, tetapi juga menjangkau kebutuhan dasar masyarakat hingga tingkat desa dan kawasan terpencil.