Meski rasio kredit macet resmi masih di bawah 3%, lebih rendah dari AS yang 4,8%, pemerintah Beijing minim pengalaman menangani gagal bayar konsumen skala besar.

>>> Pemerintah Targetkan Renovasi Stasiun Gambir Rampung pada 2028

China belum memiliki undang-undang kepailitan pribadi nasional.

Pada akhir tahun lalu, Bank Sentral China meluncurkan program pemutihan kredit bagi individu dengan utang tertunggak hingga 10.000 yuan, namun belum diketahui berapa banyak yang memanfaatkannya.

Regulator juga menginstruksikan platform daring membatasi suku bunga rata-rata pinjaman baru di bawah 20%.

Otoritas meminta beberapa platform melakukan uji stres jika batas atas suku bunga diturunkan menjadi 12% per tahun.

Tekanan pada kredit konsumen terjadi di tengah krisis properti dan melonjaknya gagal bayar korporasi.

Di ICBC, bank terbesar China, rasio NPL kartu kredit melonjak menjadi 4,61% tahun lalu, jauh di atas rasio NPL keseluruhan bank yang 1,31%.

Menurut May Yan dari UBS, 5-6% pinjaman ritel di beberapa bank besar kemungkinan macet, dan lebih tinggi lagi di bank kecil.

Kebijakan Beijing yang ingin menurunkan batasan pinjaman justru membuat kelompok mampu enggan meminjam, sementara kelompok rentan mengambil utang berlebihan.

Ma Jun, kontraktor konstruksi 57 tahun dari Jiangsu, terjerat utang setelah bisnisnya krisis arus kas.

Ia meminjam dari platform daring untuk biaya operasional, namun krisis properti membuat proyek mengering. Utangnya sempat mendekati 150.000 yuan dengan suku bunga di atas 20%.

Ma kini bekerja sebagai karyawan dan fokus melunasi sisa utang sekitar 30.000 yuan. "Ini benar-benar bencana bagi saya dan keluarga," ujarnya.

>>> Saham BUMI Menguat 15,75 Persen Menjelang RUPS 2026

"Saya berharap tidak pernah mengambil pinjaman itu."