Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mendesak pemerintah mengalihkan subsidi motor listrik untuk membenahi transportasi umum di daerah.

Menurut Djoko, alokasi APBN untuk subsidi BBM masih belum tepat sasaran. Data Kementerian ESDM menunjukkan 93% konsumsi BBM subsidi dinikmati kalangan mampu pemilik kendaraan pribadi.

>>> Kevin De Bruyne Antusias Reuni dengan Mohamed Salah di Piala Dunia 2026

Sektor transportasi menjadi pengguna terbesar dengan porsi 40% dari total konsumsi BBM nasional. Sementara transportasi umum penumpang hanya menikmati 3% subsidi.

Percepatan Transportasi Umum Daerah

Djoko menilai percepatan Program Transportasi Umum di tingkat daerah menjadi solusi strategis yang mendesak. Langkah ini krusial untuk mendukung visi Indonesia menjadi negara maju pada 2045.

Ia mencontohkan keberhasilan Transjakarta yang telah berjalan 20 tahun.

Dengan waktu tersisa 19 tahun menuju 2045, program khusus percepatan pembenahan transportasi umum di daerah harus segera diimplementasikan.

Kondisi di lapangan masih memprihatinkan. Dari 514 pemerintah daerah, baru sekitar 9% atau 45 Pemda yang memperbarui sistem transportasi massal.

Dari jumlah itu, hanya dua Pemda yang pengoperasiannya masih bergantung pada APBN, yaitu Kota Balikpapan (Balikpapan City Trans) dan Kota Manado (Trans Manado).

>>> Mengenal Sejarah Hari Filateli Indonesia yang Diperingati Setiap 29 Maret

Kritik Atas Insentif Kendaraan Listrik

Kebijakan subsidi Rp5 juta untuk motor listrik juga menuai kritik. Djoko menilai insentif tersebut akan berdampak lebih luas jika dialihkan untuk pembenahan transportasi publik di daerah.

Jika insentif kendaraan listrik tetap berjalan, sasarannya harus dikoreksi. Subsidi sebaiknya diprioritaskan bagi masyarakat di pulau-pulau kecil dan kawasan 3TP yang menghadapi kendala geografis pasokan BBM.

Revitalisasi angkutan umum yang merata dapat memperluas jangkauan manfaat.

Pemerintah bahkan bisa menggratiskan atau memberlakukan tarif murah untuk pelajar, buruh, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok tidak mampu.

Menurut Djoko, transportasi umum bukan sekadar alat mobilisasi, melainkan jaring pengaman ekonomi.

>>> 31 Pilihan SUV Harga Rp 400 Jutaan per Juni 2026, dari Hybrid hingga Konvensional

Sistem transportasi yang baik juga menciptakan efisiensi fiskal, mitigasi risiko sosial, meningkatkan keselamatan, dan berdampak positif bagi lingkungan.