Jumlahnya sekitar 180 juta orang, sehingga jika mereka menahan belanja, dampaknya langsung terasa terhadap konsumsi nasional.

Sektor ritel diprediksi akan menghadapi tekanan lebih berat pada kuartal III dan IV 2026.

Hal ini seiring dengan mulai dibebankannya kenaikan harga bahan baku ke dalam harga jual produk konsumsi.

Pemerintah diharapkan segera merumuskan contingency plan dan regulasi taktis untuk melindungi daya beli, khususnya segmen menengah.

Langkah yang diusulkan meliputi penyesuaian batas PTKP, insentif pajak, hingga pemotongan PPN untuk bahan pokok.

Roy menekankan bahwa konsumsi rumah tangga sebagai kontributor terbesar PDB jangan sampai turun. Intervensi diperlukan untuk menjaganya.

Jika kebijakan konkret tidak segera diambil, risiko gelombang PHK akan semakin meluas dan memperparah pelemahan daya beli.

Lonjakan pinjaman online yang telah menembus Rp 110 triliun menjadi sinyal darurat ekonomi.

Pemerintah diminta tidak hanya bertumpu pada stimulus jangka pendek seperti potongan harga tiket pesawat atau tarif tol.

Fokus utama harus diarahkan pada pembenahan sektor logistik nasional untuk memangkas kesenjangan harga barang antarwilayah.

Roy menambahkan bahwa dukungan terhadap biaya logistik lebih baik, agar disparitas harga di daerah seperti Papua tidak mencapai 35-40%.

>>> Kementerian ESDM Antisipasi Migrasi Konsumsi Pertamax ke Pertalite

Negara harus hadir dengan langkah konkret yang berpihak pada masyarakat dan pelaku usaha, termasuk kepastian hukum dan kemudahan berusaha.