Hal ini bertujuan agar semua pemangku kepentingan memiliki persepsi sama dalam mendeteksi pelanggaran hingga pengiriman surat konfirmasi tilang.

Saat ini, pemerintah tengah menggodok revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Revisi ini untuk memastikan penegakan hukum berjalan adil dan relevan dengan ekosistem logistik yang berkembang.

>>> Uni Eropa Nilai Hubungan Dagang dengan China Tak Berkelanjutan

Aan menambahkan bahwa kesamaan persepsi dalam menangani kasus ODOL sangat krusial. "Sistem yang kita bangun harus menjunjung tinggi nilai keadilan bagi semua pelaku usaha," tuturnya.

Data Penindakan dan Dampak ODOL

Berdasarkan data Kemenhub, sepanjang 27 Januari hingga 31 Mei 2026, total 49.003 truk obesitas ditindak.

Sebanyak 45.545 kendaraan (92,94%) mendapat peringatan, 1.924 kendaraan (3,93%) dikenai sanksi tilang Kemenhub, dan 1.534 kendaraan (3,14%) ditilang polisi atau UPPKB lainnya.

Perusahaan dengan pelanggar tertinggi adalah PT SIL (508), PT IP (464), dan CV JK (382).

PT SA dan PT SBJ juga masuk daftar dengan masing-masing 363 kendaraan yang melanggar aturan.

Praktik ODOL membawa kerugian besar.

Data tahun 2023 menunjukkan kendaraan bermuatan berlebih berkontribusi terhadap 17 persen dari total 116.000 kecelakaan lalu lintas di Indonesia.

Dampak negatif lainnya meliputi risiko rem blong, kerusakan infrastruktur jalan yang memperpendek umur jalan dari 10 tahun menjadi 3 tahun, kerugian finansial negara akibat perbaikan jalan mencapai lebih dari Rp4 triliun per tahun, serta peningkatan konsumsi bahan bakar.

Truk obesitas yang berjalan lambat juga memicu kemacetan dan mengganggu efisiensi distribusi barang nasional.

Para pengusaha truk merasa sering dijadikan kambing hitam, padahal pemilik barang juga berperan dalam pemuatan.

Masalah tarif angkutan menjadi krusial karena berkurangnya muatan per truk berarti dibutuhkan lebih banyak armada.

Aptrindo dari berbagai daerah mengeluhkan sulitnya menyesuaikan tarif, terutama pada proyek yang melibatkan BUMN.

Mereka juga menyoroti masih banyaknya bengkel karoseri nakal yang melayani modifikasi dimensi truk ilegal tanpa tindakan tegas.

>>> 3 Investasi Pilihan Nabi Muhammad SAW yang Aman dan Menguntungkan di 2026

Para pengusaha berharap ada sinergi lebih kuat antara Kemenhub, kepolisian, dan pelaku industri. Sosialisasi masif dan kebijakan adil diharapkan menjadi solusi sebelum Zero ODOL diterapkan penuh pada 2027.