BBM Tak Naik, Beban Subsidi APBN Berpotensi Membengkak Hingga Rp100 Triliun
Pemerintah Siapkan Penghematan Belanja K/L
Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk menutup potensi kenaikan beban subsidi tersebut. Salah satunya melalui efisiensi belanja kementerian dan lembaga.
Purbaya menjelaskan penghematan akan dilakukan bertahap melalui beberapa tahap penyesuaian anggaran.
“Ada penghematan sedikit-sedikit di sana sini. Kita melakukan penyelamatan tahap 1, tahap 2, tahap 3. Di belanja kementerian/lembaga yang tidak terlalu jelas. Dan kalau kepepet saya punya SAL sekarang naik Rp420 triliun,” ujarnya.
Saldo Anggaran Lebih (SAL) tersebut dapat digunakan sebagai bantalan fiskal apabila kebutuhan subsidi meningkat tajam.
APBN Jadi Peredam Gejolak Harga Energi
Peran APBN sebagai shock absorber menjadi strategi utama pemerintah dalam meredam dampak ketidakpastian global. Dalam kondisi lonjakan harga energi, subsidi dan kompensasi digunakan untuk menahan tekanan inflasi sekaligus menjaga konsumsi masyarakat.
Namun kebijakan ini turut menambah tekanan pada ruang fiskal negara, terutama karena harga minyak mentah global saat ini berada di kisaran US$103 per barel, jauh di atas asumsi APBN yang dipatok sekitar US$70 per barel.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena Indonesia masih berstatus sebagai negara pengimpor bersih minyak, sehingga fluktuasi harga energi global sangat berpengaruh terhadap beban anggaran negara.
Perbedaan Subsidi dan Kompensasi Energi
Dalam kebijakan energi nasional, pemerintah menggunakan dua instrumen utama untuk menjaga stabilitas harga yakni subsidi dan kompensasi.
Subsidi merupakan transfer dana pemerintah yang membuat harga barang atau jasa tertentu menjadi lebih murah bagi masyarakat. Di Indonesia, subsidi energi mencakup BBM tertentu, LPG 3 kilogram, serta tarif listrik.
Sementara itu kompensasi diberikan kepada badan usaha ketika kebijakan harga yang ditetapkan pemerintah menyebabkan penerimaan perusahaan lebih rendah dari biaya yang harus ditanggung.
Kompensasi tersebut umumnya diberikan kepada perusahaan negara seperti PT Pertamina (Persero) untuk BBM atau PT PLN (Persero) untuk listrik.
Pembayarannya dilakukan setelah proses verifikasi auditor serta melalui koordinasi antara Menteri Keuangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, serta otoritas pengawas badan usaha milik negara.
Update Terbaru
Ciri Kanker Usus pada Usia Muda yang Sering Disangka Sembelit
Rabu / 18-11-2026, 19:07 WIB
Philips TAB4304 Soundbar dan Speaker Bluetooth Baru Meluncur
Rabu / 18-11-2026, 19:07 WIB
3 Pilihan Sunscreen PDRN dari Wardah, Hanasui, hingga VT Cosmetics
Rabu / 18-11-2026, 19:07 WIB
Solusi Kaki Lecet: Alasan Medis Wajib Upsize Sepatu Lari
Rabu / 18-11-2026, 19:07 WIB
Cara Tepat Merawat Panci Listrik Supaya Komponen Tetap Awet
Rabu / 18-11-2026, 19:01 WIB
Yamaha Safety Riding Day 2026 di Solo Kampanyekan #PILIHSELAMAT
Rabu / 18-11-2026, 19:01 WIB
Alasan riding gear wajib dipakai pengendara motor meski jarak dekat
Rabu / 18-11-2026, 19:01 WIB
Jenis Oli Mesin Terbaik untuk Mobil: Panduan Memilih Sesuai Kebutuhan Kendaraan
Rabu / 18-11-2026, 19:01 WIB
Jadwal Copa del Rey Malam Ini: 6 Laga Dini Hari, Madrid-Barcelona Masih Menunggu
Rabu / 18-11-2026, 18:43 WIB
3 Laga Sepekan, Shin Tae-yong Siapkan Rotasi untuk Persija
Rabu / 18-11-2026, 18:41 WIB
Kurzawa Pensiun di Usia 34, Persib Jadi Babak Terakhir Kariernya
Rabu / 18-11-2026, 18:37 WIB
Lolos Piala Asia U-17 2027, Garuda Muda Diminta Tetap Tancap Gas
Rabu / 18-11-2026, 18:32 WIB
PSS Sleman Belum Punya Pelatih Baru, Demerson Pimpin Lawan Arema
Rabu / 18-11-2026, 18:27 WIB
Moriyasu Pergi, Fondasi Jepang yang Dibangunnya Tetap Berdiri
Rabu / 18-11-2026, 18:24 WIB






