Baca juga: Pemerintah Batalkan Rencana Sekolah Daring April 2026, Pembelajaran Tatap Muka Tetap Berjalan Usai Lebaran

PPPK Paruh Waktu Paling Rentan

Dalam upaya menekan belanja pegawai, pengurangan jumlah tenaga kerja sering dianggap sebagai langkah tercepat yang bisa diambil pemerintah daerah.

Kelompok yang dinilai paling rentan terdampak adalah tenaga PPPK, terutama mereka yang bekerja dengan skema paruh waktu.

Menurut Giri, daerah yang memiliki keterbatasan fiskal atau yang sebelumnya menambah tenaga honorer dalam jumlah besar berpotensi memilih pengurangan personel untuk mengejar target efisiensi.

“Di bawah tekanan UU HKPD maka yang bisa dilakukan daerah adalah memangkas jumlah PPPK terutama mereka yang berstatus paruh waktu,” ujarnya.

DPR Usulkan Opsi Penyesuaian Kebijakan

Untuk mencegah dampak sosial yang lebih luas, DPR mendorong pemerintah mempertimbangkan sejumlah langkah alternatif.

  • Penundaan penerapan batas belanja pegawai
  • Sentralisasi pembayaran gaji oleh pemerintah pusat
  • Penyesuaian jam kerja sebagai alternatif pengurangan pegawai

Opsi tersebut dinilai dapat memberi waktu bagi pemerintah daerah untuk menata kembali struktur kepegawaian tanpa harus melakukan pemangkasan tenaga kerja secara drastis.

Giri menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kesiapan fiskal setiap daerah sebelum aturan dijalankan sepenuhnya.

“Sebaiknya pemerintah mengambil opsi penundaan pelaksanaan UUHKPD bagian belanja kepegawaian sampai efisiensi anggaran tidak perlu dilakukan secara drastis sembari melakukan penataan ulang struktur kepegawaian,” katanya.

Tanpa penyesuaian kebijakan, langkah efisiensi yang ditujukan untuk memperbaiki kesehatan fiskal daerah dikhawatirkan justru memicu persoalan sosial baru di berbagai wilayah.