Eksposur APBD Capai Rp24 Miliar

Di sisi lain, Pemkot Cirebon mencatat terdapat dana sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang sebelumnya ditempatkan di BPR Bank Cirebon.

  • Rp14 miliar tercatat pada tahun anggaran 2025.
  • Rp10 miliar tercatat pada tahun anggaran 2026.

Total dana sebesar Rp24 miliar tersebut menjadi bagian dari eksposur keuangan daerah terhadap bank yang kini dilikuidasi.

Meski demikian, Sumanto menyampaikan kondisi fiskal daerah tetap terkendali dan anggaran difokuskan untuk membiayai program prioritas.

“Adapun besaran kerugian akibat permasalahan di BPR tersebut belum dapat dipastikan. Nilai final baru akan diketahui setelah LPS menyelesaikan proses verifikasi dan rekonsiliasi data, yang dapat berlangsung hingga 90 hari kerja,” katanya.

Imbauan Kondusif dan Kewajiban Debitur

Pemerintah Kota Cirebon telah berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah untuk menjaga situasi tetap kondusif menyusul pencabutan izin tersebut.

Masyarakat, khususnya nasabah, diminta menunggu informasi resmi dan tidak terpancing kabar yang belum terverifikasi.

LPS juga mengingatkan nasabah agar tetap tenang selama proses penjaminan berjalan. Sementara debitur yang masih memiliki kewajiban kredit diminta tetap memenuhi pembayaran melalui Tim Likuidasi di kantor BPR sesuai perjanjian.

Dengan mekanisme itu, penyelesaian BPR Bank Cirebon kini berjalan dalam kerangka resolusi perbankan nasional, sementara pemerintah daerah membatasi peran pada penguatan stabilitas dan layanan publik.