Pemerintah Kota Cirebon memastikan tidak mengambil peran dalam proses teknis penyelesaian Perumda BPR Bank Cirebon setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha bank tersebut pada 9 Februari 2026.

Seluruh tahapan resolusi dan likuidasi kini menjadi kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai regulasi perbankan yang berlaku.

Penjabat Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Sumanto, menegaskan sejak izin usaha dicabut, otoritas penanganan sepenuhnya berada di tangan LPS.

“Penanganan sepenuhnya berada di bawah kewenangan LPS. Pemerintah daerah tidak melakukan intervensi teknis apa pun,” kata Sumanto, Kamis (12/2/2026).

Pemkot, lanjut dia, saat ini memfokuskan langkah pada menjaga stabilitas sosial serta memastikan layanan publik tetap berjalan normal.

OJK Resmi Cabut Izin, LPS Jalankan Fungsi Penjaminan

Pencabutan izin usaha Perumda BPR Bank Cirebon ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-12/D.03/2026 tertanggal 9 Februari 2026.

Dengan keputusan tersebut, bank milik daerah yang beralamat di Kecamatan Lemahwungkuk itu otomatis masuk skema resolusi dan likuidasi di bawah LPS.

Melalui pengumuman resmi bernomor PENG-7/SEKL/2026, LPS menyatakan akan melaksanakan fungsi penjaminan simpanan sekaligus proses likuidasi.

Sekretaris LPS, Jimmy Ardianto, menjelaskan tahap awal yang dilakukan adalah rekonsiliasi serta verifikasi data simpanan nasabah untuk menentukan dana yang memenuhi syarat penjaminan.

Selama proses likuidasi berlangsung, seluruh aset dan dokumen bank berada dalam penguasaan serta pengawasan LPS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

“LPS juga melarang setiap pihak memindahkan atau menggunakan aset bank tanpa persetujuan resmi. Pelanggaran terhadap ketentuan itu dapat dikenakan sanksi pidana sesuai hukum yang berlaku,” ujar Jimmy.