Gaji Guru Honorer Rendah Jadi Polemik Nasional Ini Fakta dan Kesalahpahaman yang Perlu Diluruskan
Isu rendahnya gaji guru honorer kembali menyedot perhatian publik. Sorotan ini menguat setelah pembahasan yang disampaikan Ferry Irwandi melalui kanal YouTube Malaka pada 22 Januari 2026.
Dalam pemaparannya, Ferry menekankan bahwa kualitas pendidikan tidak bisa dilepaskan dari kesejahteraan tenaga pendidik. Guru yang hidup dalam tekanan ekonomi dinilai sulit menjalankan peran strategisnya secara optimal.
Kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak guru honorer yang menerima upah jauh dari layak. Bahkan sempat muncul kisah di media sosial tentang guru yang hanya digaji puluhan ribu rupiah per bulan.
Fenomena tersebut memicu kemarahan publik. Tidak sedikit warganet langsung mengarahkan kritik kepada pemerintah pusat atau Kementerian Pendidikan.
Namun, menurut Ferry, kemarahan tersebut sering kali salah alamat karena tidak memahami struktur kewenangan yang sebenarnya.
Salah Kaprah Soal Tanggung Jawab Penggajian
Guru honorer sejatinya tidak berada di bawah kendali langsung pemerintah pusat. Sejak awal kemunculannya, tenaga honorer direkrut oleh pemerintah daerah untuk menutup kekurangan guru berstatus PNS.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, pemerintah daerah bahkan dilarang menggaji tenaga honorer menggunakan anggaran belanja pegawai negara.
Seiring waktu, kewenangan pengelolaan guru honorer bergeser ke tingkat satuan pendidikan. Sekolah menjadi pihak yang menentukan besaran honor berdasarkan kemampuan anggaran masing-masing.
Dengan mekanisme tersebut, kebijakan gaji sangat bergantung pada kondisi sekolah dan keputusan pemerintah daerah setempat.
Situasi inilah yang membuat kritik kepada pemerintah pusat kerap tidak tepat sasaran.
Aliran Dana Pendidikan dan Hambatan Daerah
Kesalahpahaman lain yang berkembang adalah anggapan bahwa anggaran pendidikan nasional tidak mencukupi untuk menggaji guru.
Faktanya, porsi besar anggaran pendidikan justru mengalir ke daerah melalui berbagai skema transfer.
- Dana Alokasi Umum (DAU)
- Dana Alokasi Khusus (DAK)
- Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Dalam penjelasan Ferry, sekitar 80 hingga 90 persen anggaran pendidikan pusat disalurkan ke pemerintah daerah.
Masalah utama bukan pada ketersediaan dana, melainkan tersumbatnya proses administrasi di tingkat daerah dan sekolah.
Keterlambatan pembayaran honor guru honorer dari dana BOS kerap terjadi akibat kesalahan input data di sistem Dapodik.
Sistem pencairan dana dirancang ketat untuk mencegah data fiktif. Akibatnya, ketika laporan sekolah atau pemda tidak valid atau terlambat, aliran dana otomatis terhenti.
Update Terbaru
Daftar Webkam Terbaik 2026 dari EMEET: Pilihan PIXY hingga S600L
Kamis / 19-11-2026, 21:00 WIB
Al Dawsari Berburu Gelar Ketiga, Al-Buraikan Siap Menggagalkan Sejarah
Kamis / 19-11-2026, 20:58 WIB
Kisah Unik Tahun 1913 Saat Bayi Dikirim Lewat Layanan Pos
Kamis / 19-11-2026, 20:57 WIB
Restorasi Sungai Jackson Tennessee: 985 Ekar Lahan Dikembalikan ke Dataran Banjir
Kamis / 19-11-2026, 20:57 WIB
Taruna Ikrar Percayakan Posisi Strategis BPOM ke Dua Jenderal
Kamis / 19-11-2026, 20:57 WIB
Inovasi Paspor Bahan Bangunan Dubai Dijadwalkan Rilis Tahun 2027
Kamis / 19-11-2026, 20:56 WIB
Ronaldo vs Messi Versi Carvalho: Satu Masih Luar Biasa, Satu Tak Lagi Sama
Kamis / 19-11-2026, 20:50 WIB
Ulasan Episode 7 Nia Liston The Merciless Maiden yang Penuh Beban
Kamis / 19-11-2026, 20:50 WIB
Black Friday Streaming Deals 2026: Panduan Diskon Langganan Film
Kamis / 19-11-2026, 20:49 WIB
Uji Pemakaian Fitbit Air Selama 150 Hari dan Enam Catatan Perbaikan
Kamis / 19-11-2026, 20:49 WIB
Conte: Lingkaran Saya dengan Juventus Akan Tertutup Cepat atau Lambat
Kamis / 19-11-2026, 20:47 WIB
Kompetisi inDrive Top Driver Sediakan Hadiah Motor Bagi Pengemudi
Kamis / 19-11-2026, 20:43 WIB
Timnas U17 Indonesia vs Myanmar, Jumat 20 November 2026: Garuda Muda Incar Sapu Bersih
Kamis / 19-11-2026, 20:42 WIB
Daftar 5 Staf Pochettino di Manchester United, Ada Putra Kandungnya
Kamis / 19-11-2026, 20:39 WIB






