Aceh: Rp3.654.466
Sumatera Utara: Rp3.599.803
Sumatera Barat: Rp4.076.173
Riau: Rp4.158.948
Jambi: Rp3.931.596
Sumatera Selatan: Rp3.299.907
Bengkulu: Rp3.714.932
Lampung: Rp3.343.494
Kepulauan Bangka Belitung: Rp4.714.805
Kepulauan Riau: Rp5.717.082
DKI Jakarta: Rp5.898.511
Jawa Barat: Rp4.122.871
Jawa Tengah: Rp3.512.997
DI Yogyakarta: Rp4.604.982
Jawa Timur: Rp3.575.938
Banten: Rp4.295.985
Bali: Rp5.253.107
Nusa Tenggara Barat (NTB): Rp3.410.833
Nusa Tenggara Timur (NTT): Rp3.054.508
Kalimantan Barat: Rp4.083.420
Kalimantan Tengah: Rp4.279.888
Kalimantan Selatan: Rp4.112.552
Kalimantan Timur: Rp5.735.353
Kalimantan Utara: Rp4.968.935
Sulawesi Utara: Rp3.864.224
Sulawesi Tengah: Rp3.546.013
Sulawesi Selatan: Rp3.670.085
Sulawesi Tenggara: Rp3.645.086
Gorontalo: Rp3.398.395
Sulawesi Barat: Rp3.091.442
Maluku: Rp4.168.498
Maluku Utara: Rp4.431.339
Papua Barat: Rp5.246.172
Papua Barat Daya: Rp5.246.172
Papua: Rp5.314.281
Papua Selatan: Rp5.314.281
Papua Tengah: Rp5.314.281
Papua Pegunungan: Rp5.314.281
Penutup: Menuju Keadilan Sosial yang Nyata
Rilis data KHL ini bukan sekadar angka statistik—ia adalah cermin dari realitas ekonomi yang dihadapi jutaan pekerja di seluruh negeri. Dari hiruk-pikuk Jakarta hingga pedesaan NTT, setiap rupiah yang dihitung mewakili impian sederhana: hidup layak, bermartabat, dan berkelanjutan.

Baca juga: Pencairan Gaji Pensiunan PNS Januari 2026 Tetap Tepat Waktu, Meski 1 Januari Libur Nasional – Begini Penjelasan Resmi Taspen

Dengan pendekatan baru berbasis standar ILO dan transparansi data, pemerintah berharap KHL tak hanya menjadi acuan teknis, tapi juga fondasi kebijakan yang pro-rakyat. Di tengah tantangan ekonomi global dan ketidakpastian iklim, kebijakan upah yang adil menjadi benteng terakhir melawan kemiskinan perkotaan maupun pedesaan.

Biaya hidup layak bukan kemewahan—itu hak dasar setiap pekerja.