Mendorong Transparansi dan Kebijakan Berbasis Data
Selain menuntut aksi cepat, BEM UMJ juga mendesak Pemkot Tangsel untuk membuka data pengelolaan sampah secara transparan, termasuk jumlah produksi sampah harian, kapasitas TPA (Tempat Pembuangan Akhir), serta program daur ulang yang sedang berjalan. Menurut mereka, tanpa transparansi data, sulit untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan lingkungan yang ada.

“Kami tidak mau lagi kebijakan asal jalan. Kami butuh kebijakan yang berbasis data, partisipatif, dan berkelanjutan,” tambah Aura.

Baca juga: Siapa Anak dan Istri Benyamin Davnie? Wali Kota Tangsel yang Didemo Mahasiswa UMJ Karena Gagal Atasi Krisis Sampah, Bukan Orang Sembarangan?

Harapan di Penghujung Tahun 2025
Di penghujung tahun 2025, aksi simbolis BEM UMJ ini menjadi pengingat kuat bahwa masalah lingkungan bukanlah urusan sekunder, melainkan bagian integral dari hak dasar warga negara atas lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Demonstrasi unik tersebut juga menjadi kritik halus terhadap performa pemerintah daerah yang selama ini membanggakan diri sebagai kota modern dan berbasis teknologi—namun masih gagap mengatasi masalah dasar seperti sampah.

Warga Tangsel kini menunggu respons nyata, bukan sekadar pernyataan pers atau rapat koordinasi yang tak berujung. Karena bagi mereka, kebersihan bukan hanya soal estetika, tapi soal kesehatan, harga diri, dan masa depan generasi mendatang.