Integrasi TKA dalam SNBP Berpotensi Perparah Ketimpangan
Lebih jauh, Ina menyatakan keberatannya terhadap rencana Kementerian Pendidikan untuk mengintegrasikan nilai TKA ke dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). Menurutnya, langkah tersebut berisiko tinggi memindahkan ketidakadilan struktural ke dalam sistem seleksi perguruan tinggi.

“Selama kualitas sekolah, kesiapan guru, dan implementasi kurikulum masih timpang, integrasi ini justru berpotensi memperparah ketidakadilan. TKA belum cukup valid untuk merepresentasikan capaian belajar selama tiga tahun di SMA. Menjadikannya faktor seleksi nasional bisa merugikan siswa dari daerah tertinggal atau sekolah dengan sumber daya terbatas,” pungkasnya.

Menuju Sistem Pendidikan yang Lebih Adil dan Berkualitas
Krisis pendidikan yang tercermin dari TKA SMA 2025 bukanlah sekadar angka statistik. Di baliknya terdapat jutaan siswa yang berjuang belajar di ruang kelas yang tidak layak, guru yang kelelahan, dan sistem yang lambat beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Perbaikan tidak bisa dilakukan dengan solusi instan atau sekadar mengganti kurikulum setiap beberapa tahun.

Dibutuhkan komitmen politik jangka panjang, investasi berkelanjutan pada sumber daya manusia pendidikan—terutama guru—serta desain kebijakan yang sensitif terhadap ketimpangan geografis dan sosial. Tanpa itu, setiap rilis TKA di masa depan mungkin hanya akan menjadi pengulangan dari cerita lama: cerita tentang potensi yang terbuang, generasi yang terhambat, dan mimpi-mimpi yang tertunda.