AKBP Basuki Resmi Jadi Tersangka dalam Kasus Kematian Dosen Untag Dwinanda Linchia Levi: Dijerat Pasal Berlapis, Dicopot hingga Diberhentikan Tidak Hormat
Dicopot dari Jabatan Strategis
Langkah tegas juga diambil oleh institusi Polri terhadap karier profesional Basuki. Pada 24 November 2025, Basuki resmi dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Subdirektorat Dalmas (Dalam Pengamanan Massa) di Direktorat Samapta (Ditsamapta) Polda Jawa Tengah. Pencopotan ini merupakan respons langsung terhadap temuan awal dalam proses penyidikan dan sidang etik yang menunjukkan adanya pelanggaran serius baik secara hukum maupun moral.
Pengamat hukum dan kepolisian, Dr. M. Fajar Nugroho, menilai bahwa langkah pemberhentian tidak hormat terhadap perwira berpangkat AKBP ini menunjukkan bahwa Polri mulai menunjukkan komitmen untuk membersihkan tubuh institusi dari oknum yang melanggar norma dan etika. “Ini adalah ujian nyata bagi reformasi Polri. Masyarakat menuntut transparansi dan akuntabilitas, terlebih ketika kasus ini melibatkan nyawa seorang warga negara,” ujarnya dalam wawancara terpisah.
Dampak bagi Korban dan Keluarga
Kematian Dwinanda Linchia Levi bukan hanya kehilangan bagi keluarganya, tetapi juga bagi dunia pendidikan di Indonesia. Sebagai seorang dosen muda yang dikenal aktif, cerdas, dan penuh dedikasi, kepergiannya meninggalkan luka mendalam. Keluarga korban berharap proses hukum berjalan transparan dan memberikan keadilan seutuhnya.
“Kami tidak ingin ada korban lain akibat kelalaian dan ketidakpedulian. Kami percaya hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” ujar seorang kerabat dekat korban yang enggan disebutkan namanya.
Menanti Proses Hukum yang Adil
Dengan statusnya kini sebagai tersangka, AKBP Basuki menghadapi ancaman hukuman pidana yang bisa mencapai lima tahun penjara, tergantung pada pembuktian di persidangan. Namun, di luar jeruji besi, reputasinya sebagai perwira polisi telah hancur, karier cemerlang yang dibangun selama puluhan tahun kini runtuh dalam sekejap.
Kasus ini menjadi pengingat keras bahwa jabatan dan pangkat bukanlah tameng dari pertanggungjawaban hukum. Di tengah tuntutan reformasi institusi penegak hukum, keadilan bagi korban menjadi prioritas utama yang tak boleh dikompromikan.
Update Terbaru
Kawasan Dieng Resmi Jadi Pelopor Pariwisata Indikasi Geografis
Rabu / 18-11-2026, 18:07 WIB
Bioskop Trans TV Malam Ini, 18 November 2026: Black and Blue Pukul 20.00 WIB, Line of Duty Pukul 22.00 WIB
Rabu / 18-11-2026, 18:07 WIB
Keamanan Siber Istana Diperketat Usai Kasus Penyadapan Prabowo
Rabu / 18-11-2026, 18:07 WIB
Wali Murid SRT 1 Brebes Berikrar Dukung Penuh Program Pendidikan Gratis
Rabu / 18-11-2026, 18:07 WIB
Belum Resmi Naik, Ini Bocoran Tarif Terbaru Wisata TN Komodo
Rabu / 18-11-2026, 18:07 WIB
Prosedur Test Ride Motor Baru di IMOS 2026 dan Syaratnya
Rabu / 18-11-2026, 18:00 WIB
Strategi Bank Indonesia Hadapi Potensi Ancaman Siber Keuangan
Rabu / 18-11-2026, 18:00 WIB
Hajime Moriyasu Mundur dari Pelatih Timnas Jepang Usai Delapan Tahun
Rabu / 18-11-2026, 18:00 WIB
Teknologi Sensor dan Sistem PID Kunci Ketahanan Terbang Drone
Rabu / 18-11-2026, 18:00 WIB
Pembaruan One UI beta kini bisa dicoba pemilik ponsel Galaxy S26
Rabu / 18-11-2026, 17:56 WIB
David Beckham Tuntut Ganti Rugi Rp748 Miliar Akibat Penjualan Parfum Murah di SPBU
Rabu / 18-11-2026, 17:56 WIB
Pujian John Herdman untuk Dua Debutan Muda Timnas Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 17:56 WIB
RIIZE Dihujat Akibat Pengamanan Ketat Setelah Wanita Didorong di Bandara
Rabu / 18-11-2026, 17:56 WIB
OJK Soroti Krisis Celah Perlindungan Asuransi di Asia Tenggara
Rabu / 18-11-2026, 17:49 WIB






